|
Dewan Keamanan PBB Mengesahkan Sanksi Baru atas Korut |
|
2017-08-10
|
| |
Korea Utara terus memprotes keras resolusi baru Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap negara itu. Dalam sebuah pernyataan pemerintah atas nama Republik Rakyat Demokratik Korea pada tgl .7 Agustus, Pyongyang menyebutkan pihaknya menolak seutuhnya resolusi yang dipimpin AS dan bersumpah untuk membalas dendam ‘ribuan kali’ terhadap AS. Pernyataan itu merupakan tanggapan resmi Korea Utara atas pengadopsian resolusi DK PBB sehari sebelumnya.
Resolusi baru diadopsi 8 hari setelah Korea Utara melakukan uji rudal balistik antar benua Hwaseong-14 yang kedua pada tgl. 28 Juli, untuk menunjukkan sikap masyarakat internasional bahwa provokasi rudal adalah masalah serius. Sanksi terbaru terfokus pada pemotongan aliran sumber dana asing ke Korea Utara. Pyongyang ditekan agar membuang program nuklir dan rudalnya. Sangksi baru itu diharapkan akan memangkas pendapatan luar negeri Korea Utara secara signifikan.
Sementara itu, pada tgl. 6 Agusus, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-hwa berbincang sejenak dengan rekannya dari Korea Utara Ri Yong-ho di sela-sela serangkaian pertemuan Forum Keamanan Regional ASEAN di Manila. Dalam pertemuan itu, Ri menolak tawaran Seoul untuk menggelar pembicaraan bilateral, karena kurang memiliki kejujuran, dan juga Korea Selatan serta AS secara bersama-sama menekan Korea Utara. Memang sulit untuk melanjutkan kembali dialog antar Korea dalam waktu dekat.
Menyusul pernyataan pemerintah, Korea Utara juga merilis pernyataan lain untuk mengutuk keras resolusi terbaru PBB atas nama Komisi Perdamaian Asia Pasifik Korea Partai Buruh Korea Utara. Dalam pernyataan itu, juru bicara komisi menuduh pengadopasian resolusi sebagai aksi terorisme melawan Korea Utara dan mengancam untuk mengambil aksi fisik dengan mengerahkan sepenuhnya kekuatan negara.
Kekhawatiran semakin meningkat atas kemungkinan provokasi tambahan dari Korea Utara. |
|
Daftar 