Dampak Ekonomi dari Sanksi Baru PBB atas Korea Utara |
2017-08-24
|
|
Pada tgl. 5 Agustus, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi 2371 untuk menerapkan sanksi-sanksi baru terhadap Korea Utara sebagai tanggapan atas dua uji tembak rudal balistik antarbenua oleh Pyongyang. Sejalan dengan resolusi PBB, Cina memberlakukan larangan keseluruhan impor produk Korea Utara, termasuk batu bara, besi baja dan hasil laut. Pada tgl. 17 Agustus, Komite Pengacara di Korea Utara mengatakan sanksi baru PBB harus dibatalkan dengan menyebut langkah-langkah itu melanggar hak Korea Utara untuk hidup. Sanksi baru diharapkan akan menjadi pukulan serius bagi ekonomi Korea Utara.
Pada tgl. 21 Agustus, harian resmi pemerintah Cina Global Times mengklaim bahwa sanksi baru PBB nampaknya kurang efektif dalam menghalangi pengembangan senjata nuklir Korea Utara, sebaliknya menimbulkan banyak kerugian pada perusahaan Cina. Sementara itu, ekspor minyak Rusia ke Korea Utara naik dua kali lipat pada paruh pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meskipun tekanan ekonomi internasional yang keras dijatuhkan pada Korea Utara. Sekali lagi, muncul pertanyaan apakah sanksi terhadap Korea Utara efektif?
Pada tgl. 22 Agustus, Kementerian Keuangan AS mengumumkan sanksi baru terhadap 10 entitas dan 6 pribadi, sebagian dari Cina dan Rusia dengan tuduhan terlibat dalam program senjata nuklir Korea Utara. Ini merupakan untuk keempat kalinya tahun ini AS menerapkan sanksi terpisah terkait nuklir Korea Utara. Sanksi terbaru itu terfokus pada lembaga dan pribadi yang diduga mensponsori program nuklir Pyongyang. Sanksi tambahan terhadap Korea Utara menjadi semakin keras sesuai provokasi nuklir dan rudal Pyongyang. Juga tergantung pada Korea Utara apakah sanksi ke depan mungkin akan lebih ketat atau tidak. |
|