Inspeksi Parlemen akan berlangsung 20 hari mulai Kamis

Dimuat: 2017-10-12

Title

Audit dan pemeriksaan parlemen terhadap 701 instansi pemerintah dimulai pada tanggal 12 Oktober dan akan dilangsungkan selama 20 hari mendatang. Inspeksi parlemen kali ini diperkirakan akan berjalan dengan sangat sengit akibat persaingan dan usaha mendominasi antara partai berkuasa dan oposisi. Hal ini disebabkan karena pemeriksaan parlemen ini baru pertama kali diadakan sejak pemerintahan Moon Jae-in diluncurkan, dan juga menjelang pemilihan daerah pada bulan Juni tahun depan. Selain itu, partai oposisi utama, Partai Kebebasan Korea melancarkan protes bahwa upaya partai berkuasa penuntasan tuduhan penyimpangan pemerintahan sebelumnya merupakan tindakan balasan politik. Maka dari itu, tidak dapat dipungkiri bentrokan antara partai berkuasa dan oposisi akan terjadi.

Partai berkuasa, Partai Demokrat Korea mengangkat 3 isu utama dalam inspeksi parlemen kali ini, antara lain kehidupan masyarakat umum, penuntasan masalah penyelewengan pemerintah sebelumnya dan masalah keamanan. Secara khusus, Partai Demokrat Korea berupaya untuk mencari fakta atas dugaan penyimpangan pemerintah sebelumnya yang mengarah pada pemerintahan mantan presiden Park Geun-hye dan Lee Myeong-bak, khususnya terkait intervensi pemilihan umum oleh badan intelijen nasional. Menanggapi hal tersebut, Partai Kebebasan Korea berencana untuk mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan pada pemerintahan mantan presiden Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun.

Melihat rincian dari komisi tetap, perseteruan sengit akan terfokus pada isu keamanan, ekonomi, masyarakat, dan budaya secara keseluruhan. Di bidang ekonomi, para parlemen diperkirakan akan berdebat atas rencana peningkatan pajak oleh pemerintah, perundingan revisi perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara Korea Selatan dan AS, serta kebijakan penghentian PLTN. Tanggapan pemerintah dalam menghadapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara akan menjadi fokus bidang keamanan dan diplomatik. Konfrontasi antara partai berkuasa dan oposisi terkait pembentukan badan penyidikan korupsi pejabat tinggi juga diprediksi akan menimbulkan perdebatan sengit.

Berdasarkan pasal 61 Konsititusi, audit dan pemeriksaan parlemen terhadap pemerintah merupakan salah satu sarana bagi badan legislatif untuk mengendalikan badan eksekutif.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Cetak ini
  • Daftar
  • Top
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Pelajaran Bahasa Korea (Mobile)
Estalase Tentang Korea Utara
Layanan Lain
Podcasts
  • Podcasts
  • KBS World Radio menyediakan layanan download untuk beberapa program kami dengan file mp3.

<

4 / 4

>