Uni Eropa Menetapkan Memasukkan 17 Negara dalam Daftar Hitam Negara Bebas Pajak

Dimuat: 2017-12-06

Title

Uni Eropa (UE) menambahkan Korea Selatan ke daftar hitam negara bebas pajak atau surga pajak. Pemerintah Korea Selatan menyesalkan keputusan tersebut, dan akan mengambil tindak lanjut. UE menggelar sidang dewan ekonomi dan keuangan Uni Eropa pada hari Selasa (5/12/2017) waktu setempat dan memasukkan 17 negara termasuk Korea Selatan ke dalam daftar hitam negara bebas pajak bersama Samoa Amerika, Bahrain, Barbados, Grenada, Guam, Macau, Kepulauan Marshall, Mongolia, Trinidad dan Tobago, dsb. Negara-negara tersebut kecuali Korea Selatan adalah negara kepulauan atau negara yang volume ekonominya tidak besar. Kepulauan Virgin, Irlandia, dan Luksemburg yang telah terkenal sebagai negara surga pajak tidak termasuk di daftar hitam kali ini. Diantara negara bebas pajak yang ditetapkan oleh OECD, hanya Trinidad dan Tobago yang termasuk. Karenanya, banyak yang mencurigai adanya keputusan tidak adil dalam penetapan daftar hitam tersebut.

UE telah memilih 92 negara sebagai calon negara bebas pajak yang akan dimasukkan ke daftar hitam pada akhir tahun lalu. Mereka meminta kepada masing-masing negara untuk menyerahkan laporan secara rinci guna mengevaluasi kebijakan perpajakan di negera terkait. Diketahui Korea Selatan dimasukkan dalam daftar negara bebas pajak karena transparansi manfaat investasi yang membebaskan pajak pendapatan atau pajak badan usaha bagi perusahaan asing yang menanamkan modal di zona investasi khusus warga asing atau zona ekonomi bebas belum jelas.

Pemerintah Seoul mengklaim manfaat pajak seperti itu juga diterapkan oleh negara anggota UE, dan kebijakan itu berlangsung secara transparan. Namun demikian, penjelasan itu tidak diterima oleh UE. Akhirnya, Kementerian Strategi dan Keuangan menolak keputusan Uni Eropa pada hari Rabu (6/12/2017) karena keputusan UE tidak sesuai dengan standar internasional dan melanggar kesepakatan internasional.

Menurut Seoul, UE menerapkan standar lain bukan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) yang dilaksanakan oleh OECD dan G20 untuk mencegah penghindaran pajak. Biasanya, BEPS diterapkan di bidang keuangan dan jasa, namun UE menerapkan standar tersebut ke bidang manufaktur. Karenanya, hal tersebut melanggar standar internasional. Khususnya, Korea Selatan bukan negara anggota UE, namun memaksa standar UE adalah mengganggu hak kedaulatan bidang perpajakan Korea Selatan.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Cetak ini
  • Daftar
  • Top
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Pelajaran Bahasa Korea (Mobile)
Estalase Tentang Korea Utara
Layanan Lain
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Aplikasi KBS World Radio On-Air ini menyediakan berbagai konten audio dalam 11 bahasa.

<

2 / 4

>