Dari 10 Lembaga Umum Menerapkan Sistem Kerja Fleksibel

Dimuat: 2018-07-04

Title

Mulai bulan Juli 9 dari 10 lembaga publik telah melaksanakan Sistem Kerja Fleksibel sebelum pemerintah menerapkan Sistem 52 Jam Kerja Seminggu. Sistem Kerja Fleksibel adalah sistem untuk mengatur waktu kerja rata-rata selama 40 jam seminggu, dengan melaksanakan lebih banyak pekerjaan saat ada banyak tugas dan mengurangi waktu kerja di hari senggang. Pemerintah menetapkan hal tersebut sebagai langkah melengkapi Sistem 52 Jam Kerja Seminggu. Sistem tersebut dapat diterapkan selama 3 bulan melalui kesepakatan antara pihak buruh dan perusahaan.

Sistem informasi pengelolaan lembaga publik All Public Information in One (ALIO) menyatakan bahwa 88,9% atau 321 unit dari 361 unit lembaga pemerintah dan lembaga di bawahnya telah melaksanakan Sistem Kerja Fleksibel pada tahun lalu. Lembaga publik harus menerapkan Sistem 52 Jam Kerja Seminggu mulai tgl.1 Juli bersama perusahaan yang memiliki 300 karyawan lebih.

Sebagian besar lembaga publik yang mencapai 313 unit atau 86,7%, memanfaatkan sistem yang mengatur agar pegawai tetap melaksanakan kerja 8 jam sehari dalam 5 hari kerja dalam seminggu, sekaligus dapat mengatur waktu masuk kantor dan pulang ke rumah dengan bebas. Sedangkan 43,2% atau 156 unit lembaga publik lainnya mengatur agar karyawan dapat mengusahakan waktu kerja masing-masing, tanpa dibatasi peraturan 8 jam kerja sehari, selama 5 hari kerja dalam seminggu. Selain itu, 15% atau 54 unit lembaga menerapkan sistem kerja 10 jam sehari di bawah 5 hari kerja dalam seminggu, untuk menetapkan waktu kerja 40 jam seminggu. Sementara itu 8 unit lainnya membuat karyawannya tetap bekerja selama 40 jam seminggu tanpa wajib masuk kantor, dan dapat melaksanakan pekerjaannya dari mana saja.

Pemerintah tetap memperluas penerapan Sistem Kerja Fleksibel bagi lembaga publik untuk menciptakan lapangan kerja, serta menyeimbangkan urusan rumah tangga dan tempat kerja. Namun, perusahaan swasta masih mengalami kekacauan dan konflik dengan para buruh. Salah satu topik yang diperdebatkan adalah tekanan kerja yang semakin meningkat sementara jumlah gaji semakin berkurang. Jika waktu kerja berkurang, maka jumlah gaji akan menurun. Selain itu, perusahaan tidak merekrut tenaga kerja baru, maka hal ini juga meningkatkan beban kerja pegawai.

Meskipun tidak mudah, perusahaan dan pekerja harus menyelesaikan masalah tersebut secara teratur dalam proses pembicaraan. Oleh karena itu, pemerintah akan memperpanjang tenggat waktu perbaikan pelanggaran waktu kerja sampai 6 bulan. Dengan kata lain, meskipun suatu perusahaan diketahui melanggar peraturan tersebut, mereka dapat melakukan perbaikan selama 6 bulan ke depan. Sehingga pihak buruh secara keras memprotes pemendekan waktu kerja yang sebenarnya tidak terlalu efektif.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Cetak ini
  • Daftar
  • Top
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
KTT antar-Korea 2018
Estalase Tentang Korea Utara
청취자 만족도 조사 결과 -I
Pelajaran Bahasa Korea (Mobile)
Layanan Lain
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Aplikasi KBS World Radio Mobile ini melayani berita, berbagai program dan konten tentang Korea dalam 11 bahasa. Melalui aplikasi ini...

<

1 / 4

>