Pemerintah menerapkan sistem 52 jam kerja seminggu untuk melepaskan diri dari kebiasaan jam kerja yang panjang, namun memiliki efek samping yang dianggap merugikan sebagian pihak. Sistem tersebut mengakibatkan kenaikan upah minimum secara drastis, beban perusahaan untuk pengelolaan membesar dan tempat kerja bagi kalangan lemah justru menurun.

Mulai bulan Juli pemerintah memberlakukan sistem tersebut pada perusahaan dengan karyawan lebih dari 300 orang, sesuai dengan revisi UU Ketenagakerjaan yang memendekkan waktu kerja sampai 52 jam, dari sebelumnya 68 jam seminggu. Sistem tersebut hanya memperbolehkan penambahan waktu kerja dan kerja di hari libur sebanyak 12 jam dalam seminggu, berdasarkan waktu kerja resmi 40 jam seminggu untuk membatasi seluruh waktu kerja tidak melebihi 52 jam. Sebelumnya, perusahaan mengizinkan waktu kerja 68 jam seminggu karena penambahan waktu kerja dan kerja di hari libur dapat dilaksanakan selama 28 jam seminggu.



Setelah pemendekan waktu kerja, waktu senggang para buruh bertambah dan perubahaan positif dapat terlihat. Namun, pendapatan para buruh menurun dan perusahaan juga mendapat beban atas perekrutan tenaga kerja tambahan. Akibatnya, masa instruksi pelaksanaan sistem tersebut yang sebenarnya berakhir sampai akhir tahun ini akan kembali diperpanjang. Otoritas terkait saat ini juga tengah membahas pelengkap dari sistem tersebut.


Photo : Yonhap News, KBS News

1. Tiga Kali Pelaksanaan KTT Antar-Korea dan Proses Perdamaian di Semenanjung Korea

2. KTT antara Korea Utara dan AS 12 Juni

3. Pelaksanaan Olimpiade PyeongChang Dengan Sukses

4. Partai Berkuasa Menang Mutlak Di Pemilihan Daerah 13 Juni

5. Penahanan Mantan Presiden Lee Myung-bak dan Investigasi Korupsi Yang Bertumpuk

6. Hubungan Antara Korea Selatan dan Jepang Kembali Memanas

7. Penerapan Sistem 52 Jam Kerja Seminggu

8. Gerakan #MeToo Mengguncang Dunia Budaya dan Politik

9. Korea Selatan Berhasil Mengomersialisasikan Teknologi Generasi Kelima

10. BTS Kembali Menorehkan Tinta Emas Sejarah K-POP