ⓒ YONHAP News

Keputusan untuk memberikan kebebasan wajib militer kepada warga Korea Selatan yang berprestasi di bidang olahraga menjadi isu hangat setelah Asian Games Jakarta-Palembang 2018 berakhir. 

Direktur Jenderal Administrasi Tenaga Kerja Militer Ki Chan-soo menyatakan bahwa pihaknya akan memeriksa kembali syarat dan ketentuan pemberian kebebasan wajib militer di bidang olahraga dan kesenian secara menyeluruh. 

Isu kebebasan wajib militer dikemukakan karena tim nasional baseball Korea Selatan dapat dengan mudah meraih kemenangan di Asian Games, dibanding kejuaraan baseball internasional lainnya. Oleh karena itu para pemain kemudian bersaing untuk berpartisipasi dalam Asian Games agar mendapat kebebasan wajib militer.

Pada tahun ini 29 atlet sepak bola dan baseball yang berpartisipasi dalam Asian Games Jakarta-Palembang mendapat kebebasan wajib militer dari pemerintah Korea Selatan.

Sistem pemberian kebebasan wajib militer diterapkan sejak tahun 1973 dan pertama kali diserahkan kepada pemain Gulat Yang Jeong-mo yang memperoleh medali emas di Olimpiade Montreal 1976.

Masyarakat yang menjuarai kompetisi kesenian internasional juga mendapat kebebasan wajib militer, namun jumlah pemain olahraga lebih banyak karena standar olahraga Korea Selatan semakin meningkat. Sistem tersebut juga terbatas pada sebagian cabang olahraga Olimpiade dan Asian Games.

Konflik muncul karena pemberian kebebasan wajib militer dianggap tidak adil. Masyarakat yang berpartisipasi semaksimal mungkin di bidang lain selain olahraga dam kesenian tidak mendapat kesempatan tersebut.

Melihat konflik tersebut, Direktur Jenderal Administrasi Tenaga Kerja Militer berjanji akan memeriksa kembali sistem pemberian kebebasan wajib milter. 

Sementara itu, Komite Olahraga dan Olimpiade Korea menyarankan jalan keluarnya dengan menetapkan sistem pengumpulan poin. Pemain yang mengumpulkan banyak poin prestasi di pertandingan internasional akan mendapat kebebasan wajib militer.

Korea melaksanakan wajib militer bagi semua warga pria Korea Selatan, sehingga keseimbangan dalam melaksanakan hal tersebut menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pemberian kebebasan wajib militer harus disesuaikan berdasarkan keseimbangan agar seluruh rakyat dapat memahaminya.