ⓒKBS News

Presiden Moon Jae-in saat ini tengah mengupayakan kesuksesan KTT ketiga antara Korea Selatan dan Korea Utara. Oleh karena itu, dia juga meminta agar pemimpin Korea Utara dan AS dapat mengambil keputusan yang berani dan gagasan yang lebih besar. Dalam langkah yang sama, Presiden Moon meminta dukungan bipartisan partai dan DPR dalam negeri. Namun usaha tersebut diperkirakan sulit mendapat kerja sama dari partai oposisi. DPR Korea, Partai Kebebasan Korea dan Partai Bareun Mirae sampai saat ini tetap menyatakan bahwa mereka tidak akan mendampingi rombongan presiden dalam kunjungannya ke Korea Utara. Pengesahan Deklarasi Panmunjeom di parlemen juga diperkirakan menghadapai hambatan akibat protes tinggi dari partai oposisi.

Secara khusus, penetapan biaya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan Deklarasi Panmunjeom menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Pemerintah dalam rancangan pengesahan menetapkan anggaran pengimplementasian Deklarasi Panmunjeom sebesar 471,2 miliar won. Anggaran kerja sama ekonomi antar-Korea pada tahun ini tercatat 172,6 miliar won, sehingga beban sebesar 298,6 miliar won akan ditambahkan. Pemerintah kemudian berencana untuk menghabiskan dana sebesar 643,8 miliar won selama dua tahun untuk melakukan kerja sama ekonomi dengan Korea Utara.

Partai oposisi mengkritik jumlah nominal dalam rancangan tersebut. Mereka menyebut bahwa pemerintah hanya menuliskan anggaran untuk satu tahun, tanpa menjelaskan pengaruhnya terhadap perpajakan selama lima hingga sepuluh tahun. Partai oposisi menilai pemerintah sengaja melakukan hal tersebut untuk menghindari kritik dari masyarakat.

Pemerintah dalam rancangan anggaran proyek modernisasi rel kereta api dan jalan di Korea Utara mengalokasikan dana sebesar 298,1 miliar won. Pemerintah juga menetapkan anggaran untuk restorasi hutan, pertukaran bidang sosial, budaya dan olahraga masing-masing sebesar 113,7 miliar won dan 20,5 miliar won. Mereka juga mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan reuni keluarga terpisah dan pengelolaan kantor penghubung antar-Korea masing-masing 33,6 miliar won dan 8,3 miliar won. Oleh karena itu, partai oposisi mengklaim pemerintah hanya menunjukkan anggaran yang kecil tanpa menjelaskan biaya proyek sebenarnya.

Secara nyata, jumlah anggaran sebesar 643,8 miliar won yang diusulkan pemerintah selama dua tahun dalam proyek kerja sama ekonomi dengan Korea Utara berbeda dengan anggaran yang direncanakan pemerintah masa lalu atau lembaga swasta. Pemerintah tahun 2008 pernah mengusulkan dana pelaksanaan Deklarasi Bersama 4 Oktober sebesar 14 triliun 300 miliar won. Komisi Keuangan tahun 2014 juga menetapkan biaya investasi pembangunan infrastruktur di Korea Utara sebesar 153 triliun won, termasuk pembangunan rel kereta api dan jalan yang masing-masing hanya mencapai 85 triliun won dan 41 triliun won.

Atas kritik tersebut, Kementerian Unifikasi menyatakan pihaknya akan menetapkan rencana biaya yang lebih konkrit setelah menetapkan isi proyek antar Korea secara pasti melalui pembahasan di masing-masing bidang.