ⓒYONHAP News

Fokus pertimbangan parlemen dalam rancangan anggaran tahun depan berada pada sektor penciptaan lapangan kerja dan kerja sama ekonomi antar Korea.

Pemerintah telah menyusun anggaran tahun 2019 sebesar 470,5 triliun won, naik 9,7% dibanding dengan anggaran tahun ini. Peningkatan itu menyentuh titik tertinggi dalam 10 tahun, setelah meningkat 10,6% pada tahun 2009, ketika krisis keuangan global terjadi. Dengan demikian, diperkirakan akan ada perdebatan yang sengit antara partai berkuasa yang bersikeras untuk menjaga rancangan aslinya, dengan partai oposisi yang mendesak pemangkasan besar-besaran. Partai berkuasa menegaskan perlunya keuangan yang ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah pengangguran yang paling buruk ini. Sebaliknya partai oposisi membuat kritikan bahwa pemerintah hanya menggunakan pajak pada kebijakan yang tidak terbukti.

Anggaran yang dialokasikan untuk membuat peluang kerja mencapai 23,5 triliun won, yang merupakan skala terbesar dalam sejarah. Partai berkuasa menegaskannya sebagai anggaran untuk kembali memulihkan pasar tenaga kerja yang sangat buruk saat ini. Pihaknya juga menentukan anggaran penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan inovatif sebagai anggaran untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, anggaran itu akan digunakan untuk menstabilkan kehidupan masyarakat, sehingga tidak boleh dipangkas. Namun partai oposisi, Partai Kebebasan Korea, mengecam bahwa pemerintah hanya berupaya memanipulasi indeks ekonomi dengan membuat peluang kerja jangka pendek untuk sementara.

Anggaran untuk kerja sama antar Korea juga kemungkinan akan menimbulkan perseteruan dari partai politik. Pemerintah telah menyerahkan rencana untuk meningkatkan dana kerja sama antar Korea pada kisaran 1,1 triliun won. Meski jumlah anggarannya tidak begitu besar, tetapi rancangan itu muncul sebagai isu hangat karena partai berkuasa dan oposisi tengah konfrontasi dalam ratifikasi Delekarasi Panmunjom. Partai berkuasa memutuskan sebagai anggaran perdamaian dan berkomitmen akan memastikan anggaran itu untuk peningkatan hubungan antar Korea. Sementara itu, partai kebebasan Korea akan melakukan pemeriksaan yang ketat untuk menyingkirkan bagian yang melanggar sanksi internasional terhadap Korea Utara. Selain itu, beban keuangan terkait proses ratifikasi Deklarasai Bersama Panmunjom juga kemungkinan muncul sebagai agenda utama dalam sesi pertimbangan rancangan anggaran pemerintah untuk tahun depan.