Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Pemerintah Seoul Memprotes Gugatan Jepang ke WTO

#Ulasan Hari Ini l 2018-11-07

Warta Berita

ⓒGetty Images Bank

Jepang menggugat pemerintah Seoul yang mendukung industri pembuatan kapal di Korea Selatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menurut Jepang, dukungan pemerintah Seoul terhadap industri pembuatan kapal dan langkah restrukturisasi melanggar perjanjian WTO. Jepang mengklaim bahwa Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) yang dikelola dengan dana pemerintah, mengganggu peraturan harga pasar dengan melakukan penerimaan pesanan dengan harga murah. Menurut Jepang, pemerintah Seoul menginvestasikan 11,9 trilliun won dalam restrukturisasi DSME. Selain itu, Jepang juga mempermasalahkan restrukturisasi perusahaan STX Offshore & Shipbuilding.


Jepang menyatakan bahwa dukungan dana pemerintah Seoul di bidang industri pembuatan kapal itu malah mengganggu ketertiban pasar, sehingga Jepang menuntut pencabutan langkah pemerintah Seoul.


Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Seoul menyatakan dukungan tersebut tidak melanggar peraturan internasional. Karena itu, pihaknya akan menjelaskan pernyataan pemerintah Seoul di dalam konsultasi bilateral dengan Jepang. Namun, masalah tersebut diperkirakan akan sulit dipecahkan dalam waktu dekat.


Ada analisa bahwa gugatan Jepang ke WTO, berhubungan dengan industri pembuatan kapal yang mulai aktif pada akhir-akhir ini. Industri pembuatan kapal Korea Selatan mengalami pemulihan pada tahun ini, dan berhasil menempati urutan puncak dari sisi penerimaan pesanan dalam 7 tahun terakhir. Selain itu, gugatan itu mungkin berhubungan dengan keputusan Mahkamah Agung, yang membuat perusahaan Jepang memberi kompensasi kepada para korban orang Korea yang dipaksa bekerja di perusahaan Jepang pada masa penjajahan Jepang. 


Banyak pihak mengatakan bahwa gugatan Jepang kali ini dapat menjadi kartu diplomatik di masa depan mengenai keputusan Mahkamah Agung tersebut, namun, pemerintah Jepang membantah dugaan itu. Saat ini, Korea Selatan dan Jepang sedang menjalankan sengketa di WTO mengenai tiga agenda, yaitu larangan impor hasil pertanian dan perikanan dari wilayah sekitar Fukushima, mengenakan tarif anti dumping atas katup untuk pengiriman tekanan udara buatan Jepang, dll.

Pilihan Editor