ⓒYONHAP News

Vietnam muncul sebagai pilihan yang tepat untuk tempat KTT putaran kedua antara Korea Utara dan AS, baik di sisi praktis maupun simbolisme. Sisi praktis mencakup semua kegiatan dari pihak AS dan Korea Utara, seperti jarak bergerak, pengawalan dan infrastruktur. Misalnya, Vietnam dapat ditempuh secara langsung oleh pesawat khusus pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump juga sempat menyinggung ‘dalam jarak pesawat’ sebagai syarat lokasi pelaksanaan KTT tersebut. Selain itu, dunia politik Vietnam juga memiliki penjagaan dan pengawalan yang baik karena menggunakan sistem satu partai, sehingga memungkinkan pengendalian kontrol fisik, termasuk informasi yang sensitif. Negara itu juga berpengalaman dalam melaksanakan KTT APEC tahun 2017 yang dianggap sukses.

Vientam merupakan zona netral yang menjalin hubungan baik dengan AS dan Korea Utara. Kedua negara memiliki Kedutaan Besar di Vietnam, sehingga mudah mendapat dukungan dalam proses pelaksanaan pertemuan. Pihak Vietnam juga sangat aktif dalam memungkinkan pelaksanaan KTT antara Korea Utara dan AS. Vietnam telah menyampaikan niat untuk menyelenggarakan KTT itu melalui berbagai saluran, baik kepada AS dan Korea Utara, termasuk Korea Selatan.

Sisi simbolisme juga dianggap sangat besar karena Vietnam mempertahankan sistem satu partai, sekaligus mendorong kebijakan reformasi dan pembukaan yang disebut sebagai ‘Kebijakan Doi Moi’. AS dan Korea Utara menaruh perhatian pada kebijakan Vietnam. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo pada bulan Juli tahun lalu pernah menyebut Vietnam sebagai contoh yang baik bagi Korea Utara. Saat itu, Pompeo menyampaikan pernyataan Trump yang menyebut jika pemimpin Kim mampu menangkap peluang, negaranya dapat mengikuti langkah Vietnam yang menjalin hubungan diplomatik normal dengan AS dan menuju kemakmuran.

Korea Utara juga menunjukkan sikap untuk mengkaji kebijakan reformasi dan pembebasan dari Vietnam. Untuk itu, Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho telah mengadakan lawatan resmi ke Vietnam pada akhir tahun lalu. Menurut laporan, Ri memfokuskan diri pada transfer pengetahuan kebijakan, termasuk memastikan prosedur penarikan investasi asing dan kinerjanya.