Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Pemerintah Bentuk Kerangka Jaminan Sosial yang Toleran

#Ulasan Hari Ini l 2019-02-13

Warta Berita

ⓒYONHAP News

Rencana dasar jaminan sosial adalah pembentukan kerangka kebijakan terkait jaminan sosial yang dibuat sekali dalam lima tahun oleh pemerintah. Rencana kali ini adalah rencana kedua yang dibuat dengan menggunakan visi ‘masyarakat toleran yang menyejaterahkan seluruh warga masyarakat.’ Pemerintah memiliki rencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Korea Selatan sampai tahun 2040 dengan target mencapai posisi urutan ke-10 di dunia, sejajar dengan rata-rata negara anggota OECD.


Sebagai langkah awal, pemerintah akan mengurangi rasio jumlah pekerja yang mendapat gaji rendah sampai 15 persen pada tahun 2040, dari 22,3 persen pada tahun 2017. Untuk itu, pemerintah akan melengkapi jaringan keamanan dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Selain itu, melalui jaminan pendapatan pekerja dan peningkatan jaminan lansia melalui pemberian dana pensiun, pemerintah juga akan menurunkan rasio kemiskinan relatif sampai 11,3 persen. Rasio kemiskinan relatif tahun 2017 mencapai 17,4 persen.


Tujuan ketiga pemerintah adalah menaikkan usia harapan hidup sehat yang mencapai 73 tahun pada tahun 2016, menjadi 78 tahun pada tahun 2040 mendatang. Untuk itu, pemerintah akan mengambil kebijakan untuk menurunkan biaya medis dan meningkatkan efektifitas sistem penggunaan medis. Rasio investasi layanan sosial dibanding PDB juga akan meningkat sampai 10,7 persen pada tahun 2040, dari 5,7 pesen pada tahun 2015. Mereka juga akan melengkapi berbagai layanan sosial pada setiap periode usia secara bervariasi.


Mulai tahun 2021 mendatang pemerintah akan melaksanakan pendidikan tingkat SMA dengan gratis dan secara bertahap meningkatkan jumlah subyek penerima dana pensiun dasar sebesar 300 ribu won. Pemerintah juga berjanji akan mengusahakan banyak kebijakan untuk menguatkan jaminan sosial.


Hingga saat ini, rasio pengeluaran biaya untuk jaminan sosial di Korea Selatan tidak terlalu tinggi dibandingkan volume ekonomi atau standar pendapatan. Meskipun pengeluaran terus meningkat, namun pengeluaran biaya untuk jaminan sosial belum mencukupi. Dari sisi itu, arah kebijakan untuk rencana dasar jaminan sosial kedua kali ini dinilai sangat positif.


Saat ini yang paling penting adalah sumber dana yang dapat mewujudkan rencana tersebut. Pemerintah berencana menyediakan sumber dana melalui restrukturisasi jumlah pengeluaran anggaran dan penerimaan pajak. Namun, banyak pihak yang mengkritik rencana penyediaan sumber dana yang belum memadai. Selain itu, pemerintah juga belum memastikan apakah mereka akan mendapat persetujuan nasional pada peningkatan beban biaya terkait.

Pilihan Editor