ⓒYONHAP News

Para anggota parlemen mempunyai banyak sekali tugas sebagaimana Majelis Nasional baru diadakan untuk pertama kalinya di tahun ini pada hari Kamis tgl. 7 Maret. Ada banyak RUU untuk ditinjau kembali. Reformasi pemilu juga harus kembali diperdebatkan. Sidang parlemen sementara untuk bulan Maret ini akan berlangsung selama 30 hari mulai tgl.7 Maret sampai dengan tgl.5 April.

Pertama-tama, partai berkuasa dan oposisi akan menangani RUU mengenai langkah penurunan debu halus dalam sesi pleno pada tgl.13 Maret. Namun, Partai politik tidak dapat memungkiri kecaman karena dianggap terlambat dalam memberikan tanggapan. Masyarakat Korea Selatan akhir-akhir ini menderita akibat debu halus yang terburuk, melalui peringatan darurat debu halus yang terus dikeluarkan selama tujuh hari berturut-turut untuk pertama kalinya dalam sejarah. Isi utama dalam revisi UU mengenai debu halus adalah menetapkan debu halus sebagai ‘bencana’. Jika demikian, ketika terjadinya debu halus berkonsentrasi tinggi, anggaran negara bisa dialokasikan. Tetapi ada pendapat yang menyimpang apakah debu halus harus dianggap sebagai ‘bencana sosial’ atau ‘bencana alam’. Selain itu, parlemen akan meninjau RUU mengenai bisnis pengeloaan keselamatan gas minyak cair untuk membatasi atau melonggarkan penggunaan LPG bagi kendaraan dan RUU untuk meningkatkan kualitas udara. Masih ada RUU lain yang harus segera diproses, seperti RUU khusus tentang peningkatan lingkungan udara di sekitar pembangkit listrik tenaga batubara dan revisi UU kesehatan sekolah.

RUU mengenai taman kanak-kanak(TK) swasta merupakan RUU utama yang harus diselesaikan dalam sidang sementara kali ini. Pokok utama dalam RUU taman kanak-kanak berada pada intervensi pemerintah untuk mengurangi korupsi taman kanak-kanak swasta. Pemerintah dan organisasi taman kanak-kanak pernah menimbulkan konflik serius. Pihak taman kanak-kanak menuntut pelanggaran hak properti pribadi, sementara pemerintah menegaskan kewajiban pendidikan umum bagi TK.

RUU mengenai peningkatan lingkungan kedokteran, revisi UU sistem kerja fleksibel dan RUU bisnis transportasi taksi juga dianggap sebagai RUU ekonomi yang seharusnya segera diloloskan parlemen. Peningkatan sistem kerja fleksibel dan layanan carpool mendapat protes keras dari masing-masing serikat buruh dan kalangan pebisnis taksi. Diskusi tentang reformasi pemilihan umum juga mendapat sorotan hangat. Partai berkuasa dan tiga partai oposisi minoritas menyerukan pengadopsian revisi sistem pemilihan baru, yakni sistem representasi proporsional baru. Namun partai oposisi utama Partai Kebebasan Korea menolak revisi sistem pemilu baru tersebut, sementara mendesak partai berkuasa, Partai Demokrat Korea untuk terlebih dahulu memulai pembicaraan tentang reformasi struktur kekuasaan. Partai berkuasa dan tiga partai tengah meminta Partai Kebebasan Korea untuk mengeluarkan rancangan alternatif. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa RUU yang mereformasi pemilihan akan melampaui batas waktu hukum, yang menurut UU pemilihan umum adalah tgl.15 April.