© YONHAP News

Setelah pertemuan puncak di Veitnam berakhir tanpa kesepakatan pada tgl.28 Februari, baik AS dan Korea utara mengadakan konferensi pers mereka masing-masing untuk menjelaskan posisi mereka. Perseteruan mereka dibentuk untuk menjadi permainan siapa yang mengatakan yang sebenarnya. Secara jelas, keduanya memiliki persepsi sanksi yang berbeda. Bahkan Trump juga menekankan bahwa fasilitas nuklir, selain dari kompleks Yongbyeon sebagai alasan utama bagi kegagalan pembicaraan. 

Tampaknya ada lebih banyak fasiltas nuklir, selain Yongbyoen, berada di Korea Utara. Jika Korea Utara menolak untuk menyetujui pembongkaran fasilitas tambahan itu, keraguan tetap ada atas komitmen Korea Utara menuju denuklirisasi. Jika berniat untuk bernegosiasi penghapusan saksi secara de facto, maka Korea Utara seharusnya membahas pembongkaran kompleks Yongbyoen dan fasilitas-fasilitas nuklir lainnya. Tetapi Korea Utara tidak membahas masalah ini, maka kedua belah pihak gagal untuk mempersempit perbedaan mereka atas lingkup denuklirisasi Pyongyang dan penghapusan sanksi Washington. 

Sebenarnya, Korea Utara dan AS membiarkan pintu terbuka untuk dialog berkelanjutan. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada tgl.4 Maret, ia yakin AS akan mengirim delegasi ke Korea Utara dalam beberapa minggu mendatang. Kantor berita resmi Korea Utara juga mengatakan pekan lalu bahwa kedua negara setuju untuk bertemu kembali dan melanjutkan dialog yang produktif. Tetapi sulit untuk mengharapkan dimulainya kembali pertemuan. 

Pertemuan puncak yang gagal memperlihatkan keterbatasan negosiasi top-down dan perselisihan antara kedua negara terhadap konsep denuklirisasi. Oleh karena itu, agar negosiasi dapat dilanjutkan, perlu adanya penyesuaian tindakan denuklirsasi Pyongyang dan tindakan yang sesuai dari Washington. Dalam prosesnya, peran presiden Korea Selatan Moon Jae-in menjadi semakin penting.