ⓒYONHAP News

Presiden Moon Jae-in menyatakan pihaknya berencana melaksanakan KTT antar-Korea dalam waktu dekat seusai pertemuannya dengan presiden AS di Gedung Putih pada tanggal 11 April. Sementara itu, Donald Trump meminta Presiden Moon untuk memberitahukan pernyataan Korea Utara kepadanya setelah pertemuan Presiden Moon dengan Kim Jong-un.

Dengan demikian, diperkirakan pelaksanaan KTT antar-Korea akan dipercepat, kemungkinan pada akhir bulan April, memperingati setahun setelah Deklarasi 27 April.

Setelah KTT Korea Selatan-AS tersebut, kedua pihak masing-masing mengumumkan hasil KTT. Pengumuman yang dibacakan oleh Ketua Badan Keamanan Nasional Chung Eui-yong, menyatakan kedua pihak sepaham dalam mewujudkan target untuk denuklirisasi total dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea.

Dalam kesempatan itu, kedua pihak bertukar pendapat tentang rencana penyelenggaraan KTT Korea Utara-AS yang ke-3.

Pertemuan Moon dengan Trump ini diharapkan menjadi kesempatan emas untuk menghidupkan momen untuk pertemuan Korea Utara dan AS setelah KTT mereka di Hanoi. Oleh karena itu, konfirmasi tentang pendekatan ‘top down’ oleh kedua pihak boleh dikatakan keberhasilan yang besar.

Sepulangnya Presiden Moon dari AS, Cheongwadae segera melakukan kontak dengan Korea Utara agar segera bisa mengadakan KTT dua Korea. Dengan demikian, Korea Selatanlah yang kembali menjadi pengendali dialog untuk isu denuklirisasi Semenanjung Korea. Dalam kondisi Pyongyang dan Washington bertentangan dalam pendekatannya, Presiden Moon berinisiatif untuk mendorong denuklirisasi dengan cara Korea Utara melakukan denuklirisasi secara bertahap sementara AS memberikan balasan yang sesuai, termasuk kelonggaran sanksi terhadap negara komunis itu.

Oleh karena itu, Moon harus membuat kedua negara itu menjadi sepaham karena AS tetap pada pendiriannya untuk memberi tekanan maksimal, sementara Korea Utara memiliki sikap yang mengkritik AS yang memperketat sanksi terhadapnya.

Namun demikian, pihak AS menyinggung soal ‘bantuan manusiawi’ dan ‘kemungkinan kelonggaran sanksi’, dan sebagian pihak tertarik pada pendekatan bertahap. Kondisi seperti itu memungkinkan prospek positif dalam isu denuklirisasi Korea Utara.