Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Aksi Protes Partai Oposisi Utama atas Pemerintah Korsel Terus Berlanjut

#Ulasan Hari Ini l 2019-05-07

Warta Berita

ⓒYONHAP News

Parlemen gagal untuk membuka sesi pleno dalam membahas rancangan undang-undang yang tertunda selama sesi tambahan bulan April yang sudah ditutup pada tanggal 7 Mei. Pertikaian antara partai berkuasa dan oposisi terus berlanjut mengenai rancangan undang-undang reformasi pemilu dan lainnya, yang diajukan atas legislasi jalur cepat. Akibatnya, empat bulan pada tahun ini telah berlalu, namun parlemen gagal untuk membuat kemajuan. Terlebih lagi, partai oposisi utama, Partai Kebebasan Korea (LKP) melakukan protes atas RUU tersebut sehingga tampaknya tidak ada prospek ke depannya.


RUU yang telah ditetapkan untuk diajukan melalui legislasi jalur cepat adalah reformasi tentang pemilu, pembentukan badan penyelidik korupsi pejabat senior dan koordinasi hak investigasi jaksa dan polisi. Sebuah RUU yang diajukan melalui legislasi jalur cepat, akan secara otomatis dibawa ke sidang paripurna, jika tidak mencapai konsensus di Majelis Nasional dalam masa waktu yang telah ditentukan. Sistem itu diterapkan untuk mencegah konflik yang ekstrem antara partai berkuasa dan oposisi, serta mencegah RUU yang kerap tertunda tanpa batas. Namun, partai politik tampak melumpuhkan parlemen dengan mengambil respon secara berlebihan. Partai berkuasa bekerja sama dengan tiga partai oposisi minoritas, telah mengisolasi partai oposisi utama yakni Partai Kebebasan Korea. Aksi protes dari Partai Kebebasan Korea telah turun ke jalan.


Kunci dari RUU reformasi pemilu adalah sistem kursi perwakilan proporsional. Sistem itu memang mengutungkan bagi partai minoritas, namun sangat tidak menguntungkan bagi pihak partai oposisi utama. Partai Kebebasan Korea juga menentang pembentukan badan penyelidik khusus, mengatakan hal itu dapat disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan saat ini, yakni sebagai upaya untuk membentuk sebuah badan kekuasaan yang baru. Dalam hal RUU reformasi untuk mengatur hak investigasi jaksa dan polisi, partai berkuasa pun turut menyampaikan kekhawatiran pihaknya, sehingga memanaskan perseteruan. Ketiga partai oposisi minoritas mendukung RUU reformasi pemilu, sementara partai berkuasa Partai Demokrat Korea mendorong reformasi pengadilan, seperti pembentukan badan penyelidik khusus pejabat senrior dan pengaturan hak investigasi jaksa dan polisi. Artinya keempat partai tersebut telah mencapai konsesus  untuk penetapan RUU reformasi melalui legislasi jalur cepat, namun tetap menjaga prioritas masing-masing partai yang berbeda. Tetapi partai oposisi utama, Partai Kebebasan Korea memprotes keras dengan mengatakan bahwa keempat partai itu berkolusi tanpa  melakukan pembicaraan secukupnya.


Untuk mencegah penetapan legislasi jalur cepat RUU reformasi itu, Partai Kebebasan Korea telah melakukan unjuk rasa. Namun keempat partai yang mencegah pemblokiran Partai Kebebasan Korea itu menyetujui RUU tersebut agar diajukan melalui legislasi jalur cepat pada tengah malam. Akhirnya, partai oposisi utama turun ke jalan dan melanjutkan protes atas pemerintah. Tidak dijelaskan meskipun sesi parlemen tambahan bulan Mei akan dibuka lagi, apakah RUU tersebut akan dapat diperiksa secara tepat. Partai berkuasa mendesak Partai Kebebasan Korea agar kembali ke parlemen, dengan menyebut bahwa RUU reformasi dapat kembali dibahas mulai saat ini, meskipun sudah diajukan melalui legislasi jalur cepat. Sedangkan Partai Kebebasan Korea bersikeras menuntut penghapusan penetapan legislasi jalur cepat, dan meminta permohonan maaf. Untuk saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak tampak sinyal konflik ekstrem tersebut akan tuntas.


Kendati demikian, pemilihan ketua fraksi partai berkuasa yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei diharapkan akan menemukan jalan keluar. Ketua fraksi baru yang tidak terlibat dalam penetapan legislasi jalur cepat itu, bisa menjadi peluang bagi Partai Kebebasan Korea untuk melepaskan diri dari beban protes yang berlangsung.

Pilihan Editor