© YONHAP News

Dalam upaya untuk memulai perundingan denuklirisasi yang tersendat, pemerintah Korea Selatan pada tanggal 8 Mei secara resmi menyatakan rencana untuk memberikan bantuan pangan ke Korea Utara. Laporan terbaru oleh Organisasi Internasional mendukung keputusan pemerintah Seoul, dengan menekankan perhatian pada buruknya kondisi pangan di Korea Utara. 

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah menegaskan bahwa pertanian adalah salah satu dari tugas ekonomi negara yang terpenting sejak ia berkuasa, demi menuntaskan kekurangan pangan yang kronis. Pemimpin Kim kerap mengunjungi fasilitas terkait pertanian dan merilis kebijakan reformasi pertanian. Namun, reformasi itu mendapat penilaian terburuk akibat kekurangan pangan saat ini.

Provokasi berulang oleh Korea Utara telah mendapat sanksi keras dari komunitas internasional. Reformasi membutuhkan dana dan bahan, tetapi dalam situasi saat ini, kemampuan Korea Utara untuk meningkatkan kapasitas produksi pangannya sangat terbatas. Bencana alam mempersulit kondisi pangan negara itu dan ekonominya juga ikut jatuh. Ekonomi pasar tumbuh pesat di Korea Utara. Akan tetapi, yang menjadi masalah utama adalah jurang pendapatan yang kian melebar karena masalah kekurangan pangan terkonsentrasi pada kelompok berpenghasilan rendah. Meskipun rezim Korea Utara menyerukan kemandirian, kenyataannya negara itu tidak mampu mengatasi masalah kekurangan pangan kronisnya secara mandiri.

Korea Utara sekali lagi menghadapi situasi pangan yang sangat buruk. Tampaknya perubahan dalam pemerintahan Korea Utara sangat penting dalam menyelesaikan krisis pangan kronis yang diderita warga negaranya.