ⓒYONHAP News

Gerekan Demokratisasi 18 Mei adalah demonstrasi rakyat Korea Selatan yang digelar di Gwangju, Jeolla Selatan pada tahun 1980 untuk memprotes pemerintahan militer yang mengambil alih kursi kekuasaan. Setelah Presiden Park Chung-hee dibunuh pada tanggal 26 Oktober 1979, dan menandai akhir dari kedudukan panjangnya. Banyak  masyarakat yang berekspektasi tinggi atas demokrasi, dan situasi pada saat itu disebut sebagai 'musim semi di Seoul'. Namun, sejalan dengan munculnya pemerintahan militer yang baru, terjadi demonstrasi nasional untuk menolak kedudukan kekuasan militer. Situasi serupa mencapai puncaknya pada bulan Mei tahun 1980.

Pemerintah mengeluarkan perintah siaga militer ke seluruh daerah di Korea Selatan pada pukul 00:00 tanggal 18 Mei, dan mulai menangkap para demonstran. Pasukan khusus dikerahkan ke Gwangju, dan pada hari tersebut ketika terjadi demonstrasi di Universitas Nasional Chonnam, muncul bentrokan antara para demonstran dan pasukan khusus. Bentrokan tersebut menjadi awal Gerakan Demokratisasi 18 Mei.

Pasukan khusus memeras para demonstran dengan brutal, dan mereka melakukan kekerasan pada masyarakat sipil. Akibatnya, para demonstran dan masyarakat sipil bergabung untuk bertentangan dengan pasukan khusus. Situasi semakin berkembang ke arah yang serius, dan pasukan khusus mengeluarkan tembakan ke arah para demonstran. Jumlah orang yang cedera dan meninggal meningkat drastis. Para demonstran yang pada awalnya berdemonstrasi dengan damai, merampok senjata untuk melindungi diri sendiri. Pasukan sipil berjuang keras dan pasukan khusus mundur pada tanggal 21 Mei. Namun, pada tanggal 27 Mei, pasukan khusus kembali mendominasi Gedung Provinsi Jeolla Selatan yang merupakan markas pasukan sipil. Akibatnya, banyak anggota dari pasukan sipil meninggal dunia, dan Gerakan Demokratisasi Gwangju juga diberantas.

Dalam proses gerakan tersebut, lebih dari dua ratus orang meninggal dunia, dan empat ratus orang juga dinyatakan hilang. Jumlah orang yang cedera melampaui lima ribu orang, sehingga jumlah korban totalnya melebihi tujuh ribu orang. Namun, angka tersebut merupakan data resmi semata, sehingga pada kenyataannya jumlah korban diperkirakan lebih banyak.

Gerakan Demokratisasi 18 Mei pada awalnya tidak dinilai secara adil, sehingga hanya dijuluki sebagai 'kasus Gwangju'. Namun, pemerintahaan Roh Tae-woo mengubah nama tersebut menjadi 'Gerakan Demokratisasi Gwangju,' dan kemudian kembali diubah menjadi 'Gerakan Demokratisasi Gwangju 18 Mei', 'Gerakan Demokratisasi 18 Mei' dan lainnya. Pencabutan kata Gwangju dari nama gerakan tersebut dikarenakan ada kehadiran masyarakat lain yang tidak hanya berasal dari wilayah Gwangju tersebut.

Undang-undang terkait juga dibuat sejak tahun 1990 untuk memberi kompensasi kepada para korban dan menghukum pihak-pihak pelaku. Pada tahun 1993, di bawah pemerintahaan Kim Young-sam, gerakan tersebut dievaluasi kembali dari sisi nasional. Pada tahun 1997, tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai hari peringatan nasional, dan makam korban Mangwoldong juga dibentuk sebagai makam nasional 18 Mei. Perubahan serupa dapat terjadi karena adanya upaya untuk meneruskan semangat Gerakan Demokratisasi 18 Mei. Namun, masih ada kekurangan dalam mencari kebenaran dan juga ada percobaan yang menurunkan makna gerakan tersebut. Karena itu hingga saat ini pun, berbagai upaya tetap dilakukan untuk mencari kebenaran dan menghukum para pelaku.