Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Kasus Huawei: Pemerintah Korsel Hargai Kebebasan Perusahaan Korsel

#Ulasan Hari Ini l 2019-06-14

Warta Berita

ⓒKBS News

Inti dalam kasus Huawei adalah AS menghentikan transaksi dengan raksasa peralatan telekomunikasi China, Huawei. AS juga meminta kepada negara-negara sekutu untuk menghentikan transaksi perdagangan dengan Huawei. Hal tersebut sebagian merupakan perang perdagangan dan sebagian lainnya perang teknologi antara AS dan China. AS bertujuan untuk mendominasi perang perdagangan dengan China melalui larangan penggunaan produk Huawei, serta juga mencegah transfer teknologi tercanggih AS melalui larangan pemberian teknologi atau komponen kepada Huawei.


AS menekankan keamanan dan juga memberi peringatan bahwa penggunaan peralatan Huawei berisiko pada kebocoran rahasia keamanan utama kepada China. Sedangkan Huawei tentunya membantah kemungkinan tersebut. Menurut China, AS mengambil aksi serupa untuk menekan China. Pernyataan pemerintah negara-negara di dunia juga berbeda. Sejumlah negara sekutu dan sahabat AS menyatakan mereka tidak mengalami masalah apapun dalam menggunakan peralatan Huawei. Sedangkan sejumlah negara lain mengikuti langkah AS untuk melarang penggunaan produk Huawei.


Memang ada kontroversi di dalam negeri Korea Selatan. Korea Selatan juga pernah mengalami kontroversi terkait ketika memasukkan jaringan telekomunikasi generasi keempat, LTE di masa lalu. Pada tahun 2013 ketika LG Uplus memasukkan peralatan Huawei, AS memberi keprihatinan serupa dengan mengatakan bahwa peralatan Huawei dapat digunakan untuk mengawasi isi telekomunikasi antar negara-negara sekutu. Kontroversi tersebut muncul kembali dalam kesempatan ini terkait masuknya peralatan 5G.


Duta Besar AS untuk Korea Selatan Harry Harris terus mendesak pemerintah Seoul untuk mengikuti boikot Huawei. Menurutnya, Huawei selalu dapat menerima permintaan dari pemerintah China untuk membuka ‘pintu belakang’ jaringan telekomunikasi dari suatu negara, sehingga pembelian dan penggunaan peralatan Huawei harus diperhatikan secara saksama.


Sehubungan dengan desakan Dubes AS, pemerintah Seoul bersikap netral dengan mementingkan kebebasan masing-masing perusahaan. Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae menyatakan tidak ada kekhawatiran terkait keamanan dunia maya.


Namun, para pakar militer mengeluarkan pandangan bahwa ada kemungkinan masuknya jaringan telekomunikasi utama di negara secara resmi. Menurut mereka, pendekatan jaringan telekomunikasi melalui ‘pintu belakang’ hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan produsen. Pernyataan itu berarti pemerintah China dapat mengambil informasi telekomunikasi terkait keamanan militer secara sembunyi-sembunyi. Saat ini, pemerintah Seoul dan AS bertentangan dalam hal kebebasan perusahaan dan ancaman keamanan negara.

Pilihan Editor