ⓒYONHAP News

Perombakan kabinet Korea Selatan pada hari Jumat (9/8/19) terfokus pada penggantian Menteri Kehakiman. Memang, perombakan kali ini dilaksanakan karena sejumlah menteri ingin mundur untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum mendatang. Perombakan kali ini dilaksanakan dalam waktu lima bulan, sehingga kabinet tahap kedua pemerintahaan Moon Jae-in telah disempurnakan.

Pengangkatan mantan Sekretaris Kepresidenan Senior untuk Urusan Sipil Cho Kuk sebagai Menteri Kehakiman ditafsirkan sebagai tekad kuat Presiden Moon untuk mereformasi bidang yudikatif. Pihak lain menganalisis pengangkatan itu menunjukkan tekad Moon untuk menguasai struktur kejaksaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Juru Bicara Kantor Kepresidenan Cheongwadae Ko Min-jung menekankan tekad kuat terhadap reformasi lembaga kekuasaan. Ditambahkan pula, Menteri Cho akan menyelesaikan tugas kenegaraan seperti reformasi badan kejaksaan, pelepasan Kementerian Kehakiman dari campur tangan kejaksaan dan sebagainya.

Saat ini, sejumlah rancangan undang-undang terkait reformasi kejaksaan telah diserahkan kepada parlemen sebagai agenda yang harus segera diloloskan. Inti dalam reformasi kejaksaan adalah hak penyelesaian investigasi tahap pertama yang diserahkan kepada kepolisian untuk menahan lingkup investigasi kejaksaan. Selain itu, perkara terkait korupsi pejabat tingkat tinggi, ditangani secara terpisah oleh badan investigasi korupsi pejabat tinggi yang baru dibentuk. Menteri Cho Kuk harus berupaya meloloskan rancangan undang-undang tersebut di parlemen tanpa masalah, dan juga menangani protes internal kejaksaan dengan bijaksana.

Sementara, Menteri Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Lee Gae-ho, Menteri Sains, TI dan Perencanaan Masa Depan You Young-min, dan Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga Jin Sun-mee mengundurkan diri dari jabatannya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum tahun depan. Jabatan menteri tersebut dipenuhi oleh para pakar dan birokrat.

Anggota Partai Demokrat Korea Lee Soo-hyuck diangkat sebagai Duta Besar Korea Selatan untuk AS. Dia adalah diplomat yang telah lolos ujian negara bidang diplomasi pada tahun 1975 lalu. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan, sehingga memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup.

Kata kunci dalam perombakan kali ini ada tiga, yaitu pemilihan umum, Cho Kuk, dan daya gerak untuk urusan kenegaraan. Dengan kata lain, daya gerak untuk urusan kenegaraan harus terjaga dengan perombakan kabinet kali ini, dan juga menargetkan kemenangan di pemilihan umum tahun depan. Pengangkatan Cho Kuk sebagai Menteri Kehakiman menjadi kunci utama yang mampu menangani semua hal tersebut. Karena reformasi kejaksaan dan penguasaan kejaksaan mendukung segala hal terkait urusan kenegaraan.

Belakangan ini, Cho Kuk mengeluarkan suara pribadinya dengan melakukan perang opini melalui jaringan sosial sehubungan dengan pembatasan ekspor Jepang. Namun, dia juga mendapat kritik karena kontroversi terkait polifessor yang berarti profesor yang menghadiri urusan politik secara aktif. Di masa lalu, dia sangat mengkritik profesor yang menjabat di pemerintah yang terus menjaga jabatannya sebagai profesor. Namun, dia juga tetap menjabat sebagai profesor di Universitas Nasional Seoul sambil bekerja sebagai Sekretaris Kepresidenan Senior untuk Urusan Sipil. Partai oposisi memprotes tinggi atas pengangkatan Cho sebagai Menteri Kehakiman, sehingga uji kelayakan dan kepatutan terhadap Cho diperkirakan tidak akan berjalan dengan lancar.