ⓒYONHAP News

Pemerintah Korea Selatan tampaknya mengambil aksi tanggapannya sebagaimana Jepang telah menerapkan aksi balasan ekonomi bagi Korea Selatan. Menurut aturan ekspor dan impor Korea Selatan terhadap barang strategis saat ini, daftar negara teratas yang berhak atas prosedur ekspor yang lebih mudah dan sederhana, adalah grup ‘A’. Melalui revisi peraturan kali ini, grup ‘A’ dibagi menjadi dua kelompok, yakni  ‘A-1’ dan ‘A-2’, dan Jepang dikategorikan menjadi anggota grup ‘A-2’, sementara negara-negara lainnya masuk ke dalam daftar grup ‘A-1’. Negara yang terdaftar dalam ‘A-2’ harus memerlukan kendali ekspor lebih ketat. Pemerintah Seoul mengeluarkan Jepang dari daftar negara yang mendapatkan kemudahan dalam prosedur ekspornya, sesuai dengan langkah Jepang yang telah mencabut Korea Selatan dari daftar negara yang berhak menerima prosedur ekspor yang disederhanakan.

Jepang kembali mengategorikan grup negara-negara ekspornya seperti ‘negara putih’ dan ‘negara umum’, dan sebagainya, menjadi empat grup, yakni ‘A’,‘B’,‘C’ dan ‘D’. Grup ‘A’ adalah daftar negara yang memberikan kemudahan dalam prosedur ekspornya. Pemerintah Tokyo memasukkan Korea Selatan dalam grup ‘B’ untuk mengeluarkannya dari daftar mitra dagang terpercayanya. Upaya Tokyo tersebut ditujukan untuk menghindari unsur yang melanggar perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pada tanggal 8 Agustus, pemerintah Korea Selatan sempat pernah menunda keputusan untuk mencabut Jepang dari daftar negara yang berhak atas prosedur eskpor yang lebih sederhana. Saat itu, Jepang dipastikan memberikan izin ekspornya atas salah satu dari tiga jenis bahan baku yang terkena pembatasan ekspor ke Korea Selatan. Terdapat spekulasi bahwa Jepang mungkin memiliki posisi yang berorientasi masa depan. Namun tidak ada perubahan posisi dari pemerintah Jepang dan Korea Selatan pada akhirnya memasukkan Jepang ke dalam kelompok baru yang memerlukan kendali ekspor lebih ketat. Namun ketika mengumumkan langkah tersebut, Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan Seong Yoon-mo mengatakan bahwa pemerintah Seoul sudah menyatakan kesediaannya untuk berdialog pada kapan saja dan di mana saja, jika Jepang meminta negosiasi.

Dalam situasi tersebut, pernyataan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang dilontarkan dalam sebuah rapat dengan para sekretaris senior dan penasihat presiden pada hari Senin (12/8/19) menarik banyak perhatian. Presiden Moon kembali memastikan sikapnya untuk mengambil tanggapan yang keras dan tegang atas kasus pembatasan ekspor Jepang, dalam hal aksi balasan ekonomi dan juga masalah sejarah. Tetapi dia juga mengungkapkan bahwa aksi terhadap Jepang itu tidak boleh ditangani secara emosional, melainkan harus tetap tenang, sembari terus memikirkan langkah mendasar. Pernyataan Moon tersebut ditafsirkan untuk menghimbau perlunya perbaikan mendasar dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang, terlepas dari bentuk saling balas-membalas.

Kini perhatian tertuju pada pesan yang akan dimuat dalam pidato Presiden Moon pada Hari Kemerdekaan Korea yang jatuh pada tanggal 15 Agustus. Diperkirakan Moon akan menegaskan pentingnya untuk menyelesaikan ketegangan antara dua negara melalui dialog, disamping pesan keras untuk mengatasi aksi balasan Jepang. Jika Jepang menjawabnya, akan ada kemungkinan untuk menemukan terobosan dalam hal berdialog. Dalam kenyataannya, konflik seperti saat ini hanya merugian semua pihak, baik Korea Selatan maupun Jepang.