ⓒYONHAP News

Pembentukan dialog ekonomi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan Inggris bertujuan untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan akibat Brexit atau penarikan diri Inggris dari Uni Eropa. Penarikan Inggris dari Uni Eropa belum dipastikan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyatakan akan tetap menjalankan ‘no deal Brexit’ atau ‘Brexit tanpa kesepakatan’ pada tanggal 31 Oktober. Namun, partai oposisi di Inggris berupaya keras untuk mencegah Brexit tanpa kesepakatan, dan meloloskan UU yang mencegah Brexit tanpa kesepakatan. Menurut UU tersebut, apabila pemerintah Inggris tidak mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa sampai tanggal 19 Oktober, Brexit harus ditunda. Tanggal 19 Oktober adalah sehari setelah KTT Uni Eropa, dan apabila Brexit ditunda, maka jatuh temponya diulur hingga akhir bulan Januari tahun depan. Namun, PM Johnson menyatakan UU itu tidak bermanfaat dalam negosiasi.

No deal berarti Brexit dilaksanakan tanpa kesepakatan antara Inggris dan Uni Eropa mengenai situasi setelah Brexit. Dua pihak gagal mencapai kesepakatan hingga saat ini akibat ‘hard boarder’ yaitu perbatasan antara Irlandia Utara  yang merupakan wilayah Inggris dan Republik Irlandia yang merupakan anggota Uni Eropa. Saat ini, pergerakan barang dan manusia secara bebas terjadi di wilayah perbatasan, namun setelah Brexit terjadi, masalah terkait akan bermunculan, dan hal itu menimbulkan gangguan dalam perdagangan dan pertukaran. Selain itu, perdamaian di Irlandia Utara yang tetap terjaga dengan Perjanjian Jumat Agung atau GoodFriday Agreement tahun 1998 lalu juga ikut terancam.

Perdana Menteri Boris Johnson menentang langkah ‘backstop’ yang diterapkan untuk mencegah masalah terkait wilayah perbatasan. Backstop berarti Inggris tetap berada di bawah Serikat Pabean Uni Eropa untuk sementara waktu. Namun menurut Johnson, langkah itu membuat Inggris tetap berada di Uni Eropa. Partai berkuasa di Inggris mengalami konflik mengenai Brexit, sehingga jadwal Brexit sudah ditunda sebanyak dua kali.

Brexit berpengaruh besar pada hubungan antara Korea Selatan dan Inggris. Jika Brexit terjadi, perdagangan antara dua negara mengikuti peraturan Organisasi Perdadangan Dunia, bukan FTA antara Korea Selatan dan Uni Eropa. Inggris adalah mitra perdagangan kedua setelah Jerman bagi Korea Selatan, diantara negara-negara anggota Uni Eropa. Oleh sebab itu, perdagangan antara Korea Selatan dan Inggris diperkirakan akan terpengaruh besar setelah Brexit terjadi. Selain itu, perdagangan terhadap Uni Eropa melalui Inggris, atau perdagangan terhadap Inggris melalui Uni Eropa juga akan bermasalah. Misalnya, penerapan bea masuk sebesar 10% terhadap mobil, dan 4,5% terhadap suku cadang mobil. Hal itu tentunya berpengaruh negatif pada perekonomian Inggris.

Untuk mencegah efek samping tersebut, Korea Selatan dan Inggris bernegosiasi mengenai FTA dan mencapai kesepakatan pada tanggal 10 Juni lalu. Setelah Brexit, perdagangan tanpa bea masuk setaraf FTA antara Korea Selatan dan Uni Eropa tetap berlangsung. Pengangkutan barang melalui negara Uni Eropa juga diakui sebagai pengangkutan langsung. Dengan itu, perusahaan Korea Selatan dapat tetap menggunakan pangkalan kargo di dalam Uni Eropa tanpa perubahan. Selain itu, jika situasi Brexit menjadi stabil, isi FTA antara dua negara akan menguat hingga setaraf dengan FTA antara Korea Selatan dan Uni Eropa dalam waktu dua tahun. Pembentukan dialog ekonomi tingkat tinggi kali ini dilakukan demi mengamankan situasi yang lebih stabil setelah Brexit.