Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Inspeksi Parlemen Korea Selatan Tahun 2019 Dimulai

#Isu Sepekan l 2019-10-05

Warta Berita

ⓒYONHAP News

Majelis Nasional ke-20 Korea Selatan menjalankan inspeksi parlemen yang terakhir mulai tanggal 2 Oktober lalu. Inspeksi parlemen dilaksanakan 14 komite tetap Majelis Nasional terhadap 788 instansi negara selama 20 hari hingga tanggal 21 Oktober. Jumlah instansi yang diinspeksi bertambah sebanyak 35 unit dibandingkan tahun lalu.


Inspeksi parlemen yang umumnya dilakukan sehari setelah pembukaan sidang reguler Majelis Umum pada setiap musim gugur, berperan untuk mengaudit administrasi pemerintah secara keseluruhan. Akan tetapi, inspeksi parlemen sering kali dikritik tidak menjalankan tugasnya dan partai berkuasa dan oposisi yang hanya melakukan perdebatan. Inspeksi tahun ini khususnya dikhawatirkan karena ada isu yang dapat menimbulkan perdebatan antara partai berkuasa dan oposisi. Isu tersebut adalah kasus mengenai Menteri Kehakiman, Cho Kuk.


Kejaksaan Agung Korea Selatan kini tengah menyelidiki kecurigaan yang melibatkan Menteri Cho dan keluarganya. Dalam kondisi tersebut, Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae, pemerintah Korea Selatan dan partai berkuasa meneriakkan ‘reformasi kejaksaan’. Kasus Menteri Cho akhirnya menjadi perseteruan antara menteri kehakiman dan jaksa agung. Kemudian kondisinya berubah menjadi perseteruan antara Cheongwadae dengan kejaksaan, karena Presiden Moon Jae-in membela Menteri Cho dengan menekankan perlunya reformasi kejaksaan. Akhirnya, masyarakat Korea Selatan terbagi menjadi dua, yakni pro dan kontra terhadap Menteri Cho, dan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran.


Dalam kondisi ini, partai Demokrat Korea yang berkuasa fokus pada reformasi kejaksaan sehingga inspeksi parlemen kali ini digunakan sebagai sarana untuk menyediakan daya gerak reformasi tersebut. Selain itu, partai itu akan menjadikan kehidupan masyarakat dan vitalitas ekonomi sebagai isu untuk mengatasi serangan dari partai oposisi.


Sementara itu di sisi lain, partai oposisi yakni Partai Kebebasan Korea dan Partai Bareunmirae, telah mengukuhkan target untuk inspeksi parlemen kali ini sebagai inspeksi terhadap Menteri Cho dan hendak memecat beliau dari jabatan menteri kehakiman. Mengenai serangan partai berkuasa yang mempermasalahkan isu tentang kehidupan masyarakat, partai oposisi akan membantah bahwa partai berkuasalah yang membiarkan kehidupan masyarakat menjadi sulit. Dengan demikian, partai oposisi akan menghakimi ketidakmampuan pemerintahan Moon Jae-in dan memastikan kenyataan krisis ekonomi Korea Selatan saat ini.


Selain isu Menteri Cho, perundingan denuklirisasi Korea Utara, pembatasan ekspor Jepang terhadap Korea Selatan, pengakhiran perjanjian perlindungan informasi militer (GSOMIA) dengan Jepang, dan kasus flu babi Afrika, diperkirakan akan menjadi agenda utama dalam inspeksi parlemen Korea Selatan tahun 2019 ini.

Pilihan Editor