Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Pemerintah Korsel Akan Sediakan Strategi untuk Hadapi Pembatasan Ekspor Jepang

#Ulasan Hari Ini l 2019-10-11

Warta Berita

ⓒYONHAP News

Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan tiga strategi utama untuk memperkuat daya saing industri bahan baku, suku cadang, dan peralatan. Melalui kestabilan distribusi, pembentukan rantai nilai, dan dukungan finansial, industri terkait diharapkan dapat melepaskan diri dari struktur industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada luar negeri. Di bawah strategi tersebut, 100 jenis produk dikategorikan dan ditetapkan prioritas untuk tiap produk dalam menerapkan strategi yang optimal. Untuk itu, pemerintah Korea Selatan akan menanamkan modal senilai dua triliun won tiap tahunnya.


Pertama-tama, pemerintah Korea Selatan berfokus pada kestabilan jaringan distribusi untuk industri bahan baku, suku cadang, dan peralatan. Produk strategis utama ditetapkan berdasarkan kestabilan distribusi, keperluan litbang, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah Korea Selatan menetapkan produk yang dapat dilokalisasikan dan menerima investasi perusahaan asing. Produk dan urutan untuk '100+α' dapat diatur sesuai tingkat pembatasan ekspor Jepang terhadap Korea Selatan.


Untuk kestabilan jaringan distribusi, pemerintah Korea Selatan berencana menanamkan modal senilai dua triliun won tiap tahunnya hingga tahun 2024. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga memberikan dukungan modal bagi litbang berskala besar, penyerapan teknologi melalui merger dan akuisisi dengan perusahaan global, dan sebagainya. Untuk memberikan kemudahan perpajakan, pemerintah Korea Selatan akan merevisi UU terkait sampai bulan Februari tahun depan.


Pemerintah Korea Selatan juga hendak membentuk rantai nilai melalui kerja sama antar perusahaan untuk meningkatkan permintaan dan memperbaiki kualitas produk yang didistribusikan. Untuk itu, pemerintah Korea Selatan memberikan dukungan melalui penyediaan anggaran, kemudahan perpajakan, deregulasi, dan lainnya.


Untuk menyediakan sumber dana dalam rangka mendukung strategi tersebut, pemerintah Korea Selatan membentuk sistem finansial khusus, dan akan merevisi UU terkait dalam tahun ini. Dukungan yang hanya terbatas pada bahan baku dan suku cadang hingga saat ini akan diperluas ke bidang peralatan.


Pemerintah Korea Selatan mengambil langkah untuk memperkuat daya saing di bidang bahan baku, suku cadang, dan peralatan akibat pembatasan ekspor Jepang. Pada tanggal 4 Juli lalu, pemerintah Jepang membatasi ekspor tiga jenis yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan semikonduktor dan panel layar terhadap Korea Selatan. Pada tanggal 28 Agustus lalu, Jepang mencabut Korea Selatan dari daftar negara putih ekspornya. Jepang menyerang kelemahan Korea Selatan yang memiliki ketergantungan tinggi di bidang bahan baku, suku cadang, dan peralatan. Setelah itu, pemerintah Korea Selatan menyediakan langkah untuk menurunkan ketergantungan industri terkait terhadap Jepang.


Komisi Pengembang Daya Saing Industri Bahan Baku, Suku Cadang, dan Peralatan berada langsung di bawah presiden. Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Korea Selatan, Hong Nam-ki adalah Ketua Komisi tersebut dan Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan, Seong Yoon-mo menjabat sebagai Wakil Ketua. Komisi itu akan berperan sebagai menara pengontrol gabungan antara swasta dan pemerintah untuk tiga strategi utama tersebut.

Pilihan Editor