ⓒYONHAP News

Perombakan personel jaksa penuntut senior Korea Selatan baru-baru ini dapat disimpulkan menjadi dua hal penting. Pertama, perombakan itu dilaksanakan secara mengejutkan, sembari mengungkapkan perselisihan yang sengit antara Kementerian Kehakiman dengan Kejaksaan Korea Selatan. Kedua, terdapat pemindahan posisi dari beberapa jaksa penuntut utama yang merupakan sosok dekat dengan Jaksa Agung Korea Selatan, Yoon Seok-youl.

Pada awalnya, perombakan personel kali ini bertujuan untuk memenuhi 8 posisi jaksa yang sedang kosong. Namun sebanyak 32 jaksa penuntut, termasuk jaksa senior utama diganti secara mendadak. Yang lebih menarik adalah kenyataan bahwa semua jaksa senior yang memimpin investigasi terhadap skandal pejabat tinggi pemerintah sudah dirombak. Ada yang berspekulasi bahwa perombakan personel ini tampaknya merupakan bentuk hukuman terhadap tim penyidik yang berlebihan atas kubu yang berkuasa. Khususnya sosok Han Dong-hoon, kepala badan anti-korupsi, dipindahkan ke pos nomor dua di Kantor Kejaksaan Tinggi di kota pelabuhan Busan. Jaksa Han memimpin penyelidikan atas skandal pejabat tinggi pemerintah yang melibatkan mantan Menteri Kehakiman, Cho Kuk dan beberapa ajudan kepresidenan.

Pihak Kementerian Kehakiman menyatakan bahwa perombakan tersebut mengarah pada reformasi lembaga kehakiman dengan mengangkat sosok-sosok yang sesuai dengan hak asasi manusia, hak-hak sipil dan hukum. Akhirnya, kementerian memblokir upaya Jaksa Agung Yoon untuk melakukan investigasi yang keras terhadap skandal yang melibatkan kubu-kubu pemerintah saat ini.

Sejauh ini, kejaksaan menilai investigasi tersebut sebagai upaya untuk membuktikan korupsi tanpa pengaruh apapun. Sebelumnya, Presiden Moon Jae-in juga meminta kepada kejaksaan untuk melakukan investigasi secara saksama atas korupsi dan kejahatan terhadap pejabat tinggi pemerintah. Dalam kenyataannya, investigasi kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung Yoon membuat mantan menteri Cho mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian investigasi itu tengah menuju pada Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae atas tuduhan korupsi dan intervensi dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai yang berkuasa memprotes keras kejaksaan yang melakukan penyalahgunaan kekuasaannya. Dikatakan bahwa kejaksaan melakukan penyelidikan yang berlebihan untuk mencegah reformasi kejaksaan oleh pemerintah. Dengan demikian, Menteri Kehakiman Korea Selatan yang baru, Choo Mi-ae dikatakan telah mengimplementasikan wewenang atas personelnya dengan memenuhi “niatan” Cheongwadae.

Partai oposisi utama, Partai Kebebasan Korea mengkritik keras perombakan personel kali ini, dengan menyebutkan “penyalahgunaan kekuasaan” atas Menteri Choo. Mengingat fakta bahwa ada pula seruan  kuat untuk membuktikan kecurigaan di Cheongwadae seperti halnya seruan tentang reformasi kejaksaan, diperkirakan akan ada kemungkinan munculnya efek samping yang signifikan terkait perombakan personel dari Kementerian Kehakiman kali ini.