ⓒYONHAP News

Klaim Korea Utara bahwa negara itu tidak memiliki kasus positif terinfeksi COVID-19 patut diragukan, karena negaranya berbatasan langsung dengan China. Bahkan Korea Utara yang diisolasi akibat sanksi internasional, sangat bergantung pada China. Ditambah lagi, sistem medis negaranya juga sangat lemah, sehingga pemeriksaan kesehatan juga sangatlah rentan.

Namun ada pula keunggulan yang cukup besar. Negara komunis itu dapat dengan mudah mengendalikan negaranya secara ketat, termasuk pembatasan akses dan pengontrolan media. Penerbangan langsung ke luar negeri juga cukup jarang, sehingga negaranya hanya perlu melakukan proses pencegahan yang ketat untuk jalur penerbangan dari dan ke China. Artinya jika perbatasan negara ditutup, maka ancaman penyebaran penyakit menular dapat hampir sepenuhnya dicegah. Meskipun muncul pasien yang diduga atau bahkan dikonfirmasi positif terinfeksi virus tersebut, namun dunia luar tidak akan bisa mengetahuinya, jika pemerintah Korea Utara memblokir pemberitaan. Mengingat hal itu, sulit untuk mempercayai klaim Korea Utara bahwa negaranya belum memiliki kasus positif terinfeksi COVID-19. Kantor Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Pyongyang mengatakan pihaknya meragukan klaim Korea Utara tersebut, namun juga tidak memberikan bukti yang dapat mendukung dugaan tersebut. Meskipun begitu, kecurigaan itu sudah tersebar luas di dunia.

Korea Utara kini tengah bekerja keras untuk mencegah penyebaran COVID-19. Harian resmi Korea utara, Rodong Sinmun telah menegaskan upaya pencegahan wabah itu sebagai masalah politik penting terkait kelangsungan hidup negaranya. Korea Utara sepertinya telah merasakan krisis dan pada kenyataannya sudah mengambil langkah-langkah yang ketat, seperti penutupan perbatasan antara Korea Utara dan China, dan melarang masuknya warga China ke negara itu. Ada pula laporan  bahwa semua kedutaan asing di Pyongyang telah ditutup.

Sebenarnya perekonomian Korea Utara hampir sepenuhnya bergantung pada China. Ekspor Korea Utara ke China, dan bantuan baik resmi maupun tidak resmi dari China menjadi sulit untuk dikirim. Demikian juga ekonomi kehidupan sehari-hari Korea Utara dilaporkan mengalami dampak yang besar. Barang-barang yang diimpor dari China diperdagangkan di pasar swasta “jangmadang” dan kegiatan perdagangan ini mendukung perkonomian sehari-hari Korea Utara. Namun perdagangan ini telah runtuh akibat penutupan perbatasan dengan China, sehingga harga barang-barang di pasar swasta tersebut melonjak tajam dan para penduduk Korea Utara tampaknya akan terancam kelangsungan hidupnya.

Krisis ini memang berarti “kelangsungan hidup rezim Kim Jong-un”. Presiden China, Xi Jinping tengah menghadapi krisis politiknya karena dirasa gagal mengambil tanggapan yang memadai untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Dia gagal dengan mengabaikan waktu emas dari peringatan awal saat wabah tersebut mulai bermunculan. Dia tidak tampil di depan publik, dan hanya berpusat pada pemblokiran berita-berita yang melawan pemerintah dan Partai Komunis China. Ketika posisi politik Xi yang merupakan pendukung pemimpin Kim Jong-un mengalami guncangan, maka kekuasaan Kim juga ikut menjadi tidak stabil. Krisis ekonomi saat ini mungkin bisa meruntuhkan basis kekuasaannya yang sudah tidak stabil. Ada yang berspekulasi bahwa situasi ini bisa mendorong Korea Utara untuk kembali ke meja perundingan denuklirisasi.