© KBS

Korea Utara dilaporkan menjalin hubungan diplomatik dengan 161 negara. Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang diluncurkan pada tahun 1948, menikmati status yang cukup bergengsi di negara itu. Semua orang ingin mempunyai pekerjaan sebagai diplomat, tetapi tidak semuanya bisa menjadi diplomat. Mereka adalah kaum elit yang diajari bahasa asing sejak mereka masih kecil. Pelatihan ketat membuat mereka berpengetahuan luas dalam urusan luar negeri dan hubungan global, tetapi tindakan mereka di komunitas internasional dinilai sangat agresif.

Untuk melaksanakan instruksi dari Partai Buruh Korea, mereka berdebat atas nama rezim dengan telinga dan mata yang tertutup terhadap sanksi dan kritik internasional. Tindakan serupa adalah bagian dari strategi diplomatik Korea Utara untuk memaksimalkan kepentingan nasional dengan mengembangkan senjata nuklir sekaligus mendorong dua negara adidaya, yakni Amerika Serikat (AS) dan China.

Meskipun situasi keuangan begitu buruk, namun kedutaan besar Korea Utara di negara-negara asing harus mengirim "dana loyalitas“ ke Pyongyang setiap tahunnya. Oleh karena itu, para diplomat terpaksa terlibat dalam kegiatan ilegal seperti perdagangan senjata, penyelundupan narkoba, dan pemalsuan uang. Situasi mereka menjadi lebih sulit, karena pemerintah asing sudah mengurangi jumlah diplomat Korea Utara di negara mereka sebagai bagian dari penerapan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap rezim tersebut. Selama mereka terus melakukan kegiatan terlarang, mereka tidak akan bisa mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional.