ⓒ YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan melaksanakan Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA dengan Kamboja. Pada tanggal 15 Juni lalu, Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Korea Selatan, Hong Nam-ki menyatakan bahwa pihaknya akan membuka negosiasi tersebut pada bulan Juli mendatang. Korea Selatan telah mengadakan FTA dengan ASEAN, namun isinya dirasa masih kurang memadai.

“Kebijakan Baru ke Arah Selatan” adalah inti utama dari pelebaran lingkup ekonomi dan diplomasi dari pemerintahan Moon Jae-in. Pada tahun lalu, Korea Selatan menyediakan landasan baru untuk “Kebijakan Baru ke Arah Selatan” melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) dengan Indonesia. Jika Korea Selatan mulai melakukan negosiasi FTA dengan Kamboja pada tahun ini, Korea Selatan dapat memperoleh daya gerak pertumbuhan baru.

Dari sisi ekspor minuman Korea Selatan, Kamboja berada di urutan ketiga. Jika FTA antara Korea Selatan dan Kamboja ditandatangani, bea masuk perusahaan Korea Selatan dapat 100% diturunkan dan keuntungan yang diperoleh para konsumen juga meningkat hingga 33 juta dolar Amerika. Namun, tidak semua hal memiliki pandangan yang positif.

Kamboja memiliki potensi pertumbuhan di masa depan, namun juga ada infrastruktur yang kurang memadai, mulai dari korupsi  hingga produktivitas yang rendah. Daya saing pasar tenaga kerja Kamboja pada tahun 2018 lalu menempati urutan ke-133 dan urutannya berada di level yang terendah. Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen berjanji akan menaikkan upah minimum sampai 250 dolar Amerika sampai tahun 2023 mendatang. Lebih banyak negara pesaing Korea Selatan yang telah membentuk model bisnis yang sangat cocok dengan Kamboja.

FTA Korea Selatan dengan Kamboja menjadi peluang penting untuk mengembangkan kerja sama ekonomi antara dua negara secara lebih mendalam daripada FTA Korea Selatan-ASEAN tahun 2007 lalu. Namun di balik prospek yang positif, tentunya ada pula ada risiko investasi. Apabila negosiasi FTA dengan Kamboja dibuka pada bulan depan, kedua negara harus menyediakan strategi bijaksana untuk meningkatkan peluang dan menurunkan unsur risiko agar keduanya dapat mengalami pertumbuhan secara bersamaan.