ⓒYONHAP News

Majelis Nasional Korea Selatan ke-21 memulai kegiatan parlemennya secara resmi dengan upacara pembukaannya pada tanggal 16 Juli lalu. Dalam upacara tersebut, Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in menegaskan peran lembaga legislatif dan meminta sistem politik yang berkolaborasi.

Acara pembukaan Majelis Nasional ke-21 tersebut diadakan 47 hari setelah masa jabatannya dimulai pada tanggal 30 Mei lalu. Pada sidang paripurna yang diadakan sebelum upacara hari itu, Jeon Hae-cheol dari Partai Demokrat Korea terpilih sebagai Ketua Komite Intelijen Parlemen. Akan tetapi, Partai Gabungan untuk Masa Depan dan Partai Rakyat tidak mengikuti pemungutan suara. Dengan demikian, Partai Demokrat Korea menguasai semua posisi ketua komite tetap parlemen.

Sementara itu, Presiden Moon melalui pidatonya dalam upacara pembukaan  tersebut menegaskan bahwa Majelis Nasional ke-21 harus membuka era politik berkolaborasi setelah menghapus politik bermusuhan. Kemudian, Moon meminta dukungan parlemen untuk kebijakan barunya, “New Deal Gaya Korea”.

Walaupun partai berkuasa dan oposisi memulai kegiatan parlemen, tetapi diperkirakan masalah yang tertumpuk tidak akan mudah untuk diurus pada bulan Juli ini. Partai berkuasa berencana memproseskan beberapa tugas legislasi utama seperti kebijakan real estat dan Badan Investigasi Tindakan Kriminal Pejabat Tinggi Negara. Sedangkan partai oposisi utama memastikan bahwa pihaknya akan berjuang keras melawan partai berkuasa dalam parlemen. Partai oposisi menekan partai berkuasa lewat isu kematian almarhum Wali Kota Seoul, Park Won-soon yang melakukan bunuh diri setelah dicurigai terlibat dalam kasus pelecehan seksual.

Selain itu, partai berkuasa dan oposisi diperkirakan bertentangan dengan uji kelayakan dan kepatutan untuk calon ketua Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, Park Ji-won dan Menteri Unifikasi Korea Selatan, Lee In-young.

Pendirian Badan Investigasi Tindakan Kriminal Pejabat Tinggi Negara juga merupakan salah satu isu yang membuat kedua partai bertentangan. Badan ini belum diluncurkan meskipun undang-undangnya telah tersedia. Partai Demokrat Korea ingin meluncurkannya dengan segera agar dapat menyelesaikan reformasi kejaksaan sedangkan Partai Gabungan untuk Masa Depan menuntut bahwa badan tersebut tidak memenuhi undang-undang.

Meskipun Majelis Nasional ke-21 telah memulai masa jabatannya, tetapi selisih pendapat antara partai berkuasa dan oposisi mengenai pembentukan struktur organisasi parlemen terus berlanjut, bahkan hingga kini Wakil Ketua Majelis Nasional belum dipilih. Posisi wakil ketua tersebut seharusnya diduduki oleh partai oposisi, tetapi Partai Gabungan untuk Masa Depan menolaknya untuk menentang Partai Demokrat Korea yang menduduki Ketua Komite Yudikatif dan Legislatif.

Partai berkuasa yang menduduki dua per tiga dari kursi parlemen membuat partai oposisi bersikap tegas. Dengan demikian, Majelis Nasional Korea Selatan ke-21 diperkirakan tidak akan berjalan dengan lancar ke depannya karena pertentangan dari partai oposisi dan kasus-kasus yang tidak menguntungkan partai berkuasa, seperti kasus dugaan pelecehan seksual almarhum Wali Kota Seoul, Park Won-soon.