ⓒ KBS

Korea Utara mengadakan rapat pleno Komite Pusat Partai Buruh Korea pada tanggal 8 Februari untuk membahas rincian dan tujuan rencana pembangunan ekonomi lima tahun yang baru. Dalam rapat paripurna  ini, pemimpin Kim Jong-un mengemukakan beberapa kendala dalam proses penetapan tujuan ekonomi. Dilaporkan bahwa Kim mengkritik keras badan-badan bimbingan ekonomi negara yang cenderung pasif dan hanya melindungi diri dalam menetapkan tujuan tahun ini. 

Di bawah sistem baru yang dikenal sebagai Sistem Manajemen Tanggung Jawab Perusahaan Sosialis, perusahaan diberi otonomi yang lebih besar dalam produksi, penjualan, dan investasi, serta mereka diizinkan untuk menikmati insentif sesuai dengan pencapaian mereka. Tetapi ada juga beberapa efek sampingnya. Untuk alasan ini, Korea Utara telah menekankan perlunya otoritas ekonomi terpusat yang merupakan sebuah penyimpangan dari pendekatan lepas tangan. Sejalan dengan langkah untuk memperketat kontrol negara atas perekonomian, Korea Utara telah mendirikan kantor kebijakan ekonomi baru di dalam Partai Buruh Korea, agar partainya dapat secara langsung mengawasi urusan ekonomi. Selama kongres partai, pemimpin Kim Jong-un juga menginstruksikan kabinet untuk memainkan peran sebagai pemimpin di bidang ekonomi.  

Korea Utara sangat berniat untuk memulihkan kembali ekonominya, tetapi diperkirakan akan sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Karena sulit untuk menemukan terobosan dalam kegiatan ekonominya kecuali jika sanksi terhadap Korea Utara dilonggarkan seiring dengan kemajuan proses denuklirisasi. Tetapi Pyongyang belum menunjukkan komitmennya demi denuklirisasi dan dunia internasional sepertinya tidak akan mencabut sanksi terhadap Korea Utara. Pyongyang perlu menyadari bahwa mereka harus mencabut sanksi terlebih dahulu demi perkembangan ekonominya, dengan secara aktif bergerak maju ke arah penyelesaian masalah nuklirnya.