ⓒ KBS

Kata bahasa Korea "sinso" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "mengeluh" atau "permohonan." Korea Utara menjalankan sistem “sinso” yang memungkinkan rakyatnya untuk menyuarakan keluhan mereka terhadap pejabat tinggi atau institusi yang melanggar hak mereka melalui tindakan ilegal. 

Pada kongres partai kedelapan pada Januari tahun ini, pemimpin Kim Jong-un memerintahkan partai pusat untuk mengawasi pengaduan dan petisi dan departemen baru dibentuk untuk menangani sistem petisi secara lebih efektif. Sebenarnya, Konstitusi Korea Utara pada tahun 1948 menyatakan bahwa warga negara memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada otoritas pemerintah atas pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas oleh pegawai pemerintah dan hak atas kompensasi atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari pelanggaran hak-hak mereka. Tampaknya sistem petisi Korea Utara memang tidak berfungsi dengan baik. Selain prosedur yang rumit, petisi tidak mampu diselesaikan dengan baik dalam banyak kasus. 

 

Media Korea Utara telah menekankan kepemimpinan Kim Jong-un dengan mengatakan bahwa 2021 akan menjadi tahun paling bersinar dari sepuluh tahun pemerintahannya. Korea Utara sepertinya sangat menekankan sistem petisi dalam upaya nyata untuk menyoroti politik pemimpin negara yang mengutamakan rakyat. Namun patut dipertanyakan apakah pengaduan dan petisi akan terbukti efektif dalam menyelesaikan msalah korupsi, meredakan ketidakpuasan publik dan memperkuat persatuan internal?

Untuk membuat masyarakat merasakan kasih sayangnya, Pemimpin Kim berupaya memperkuat sistem petisi dan mendengarkan suara mereka agar tidak merasa menjadi korban. Namun pada dasarnya, penghormatan terhadap hak asasi manusia harus ditegakkan secara hukum dan budaya. Masalah tidak dapat diselesaikan dengan sistem petisi saja. Tanpa adanya perombakan budaya politik Korea Utara, sulit untuk sistem petisi dapat mengakar dengan baik dalam kaitannya dengan demokrasi dan hak asasi manusia.