ⓒYONHAP News

Harapan akan perbaikan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang semakin besar setelah pemimpin dari kedua negara saling bertukar surat pribadi yang disampaikan pada pertemuan dalam acara pelantikan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol baru-baru ini. Akan tetapi, upaya tersebut belum maksimal sebagaimana masih terdapat perbedaan pendapat yang serius di antara kedua pihak terkait masalah di masa lalu dan belum adanya tanda perubahan sikap dari Jepang.

 

Presiden Yoon bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi dan menerima surat pribadi dari Perdana Menteri Fumio Kishida pada tanggal 10 Mei lalu. Surat itu merupakan balasan dari surat pribadi Yoon yang disampaikan oleh Delegasi Konsultasi Kebijakan Korea Selatan kepada Kishida pada 26 April.

Menurut sumber diplomatik, Kishida diketahui telah menyatakan keyakinan kuat terkait hubungan strategis antara Korea selatan dan Jepang, serta hubungan Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang. Bersama dengan itu, dia juga menungkapkan kepercayaannya pada tekad Presiden Yoon untuk meningkatkan hubungan Korea Selatan dan Jepang. 

Dalam pertemuan dengan Presiden Yoon, Hayashi mengungkapkan harapan besar akan peningkatan hubungan Korea Selatan dan Jepang, mengatakan bahwa belum pernah ada saat di mana kerja sama strategis antara Korea Selatan dan Jepang, serta kerja sama Korea Selatan, AS dan Jepang lebih dibutuhkan daripada saat ini.

Sebelum dilantik menjadi Presiden Korea Selatan, Yoon dalam surat pribadinya untuk Kishida menyatakan ajakan untuk menciptakan hubungan yang berorientasi masa depan dengan berlandaskan semangat deklarasi yang dibuat oleh Kim Dae-jung dan Obuchi. 

Hubungan Korea Selatan dan Jepang sangat dibutuhkan oleh kedua negara. Namun demikian, konflik dan antagonisme di antara keduanya juga serius. Kondisi hubungan kedua negara belakagan ini adalah yang terburuk sejak penjalinan hubungan diplomatik pada tahun 1965. Setelah Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menggelar konferensi tingkat tinggi di Desember 2019, pertemuan dan pertukaran pejabat tinggi tidak lagi diadakan. 

Hubungan kedua negara tidak mengalami perkembangan akibat masalah sejarah. Khususnya, Korea Selatan mempermasalahkan buku pelajaran Jepang yang mengagungkan agresi imperialis Jepang, masalah pekerja paksa di masa perang, dan klaim Jepang atas Pulau Dokdo. Sementara pihak Jepang mempermasalahkan keputusan pengadilan Korea Selatan untuk menyita aset perusahaan Jepang di Korea Selatan dalam gugatan kompensasi bagi para korban kerja paksa. 

Deklarasi Kim Dae-jung dan Obuchi adalah "peryataan bersama mengenai kemitraan Korea Selatan dan Jepang yang baru di abad ke-21" yang diumumkan oleh pemimpin Korea Selatan dan Jepang pada tahun 1998. Pernyataan itu memuat permintaan maaf Jepang atas penjajahan yang dilakukannya dan upaya perkembangan hubungan Korea Selatan dan Jepang yang berorientasi masa depan.  

Meskipun masih terdapat konflik di antara kedua negara setelah pernyataan tersebut dibuat, tetapi pada tahun 2015, kedua negara tampak telah menemukan solusi mengenai masalah korban wanita perbudakan syahwat yang mencakup permintaan maaf dan pendirian yayasan dengan dana dari Jepang untuk mendukung para korban. Akan tetapi, setelah pemerintahan Moon Jae-in diluncurkan pada tahun 2017, hubungan kedua negara kembali ke titik awal.

Situasi global kini mendesak kerja sama erat Korea Selatan, AS, dan Jepang. Oleh karena itu, semakin diperlukannya pula perbaikan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Kini, yang menjadi perhatian adalah bagaimana kedua pemimpin negara akan mengatasi hambatan yang telah lama ada dan membangun hubungan Korea Selatan dan Jepang yang lebih baik.