ⓒKBS News

Komisi Keamanan dan Keselamatan Nuklir Korea (NSSC) dalam sidangnya ke-112 pada hari Selasa (24/12/19) memutuskan untuk menghentikan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Wolseong 1 secara permanen. Keputusan itu diambil dengan 5 suara setuju dalam pemungutan suara yang diikuti oleh 7 orang anggotanya.

Sebelumnya, Perusahaan Tenaga Hidro dan Nuklir Korea (KHNP) meminta izin perubahan pengoperasian untuk menghentikan operasi PLTN Wolseong 1 kepada NSSC pada bulan Februari lalu. Kemudian NSSC mengadakan rapat pada bulan Oktober dan November untuk membahasnya. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan kesimpulan dalam hal pengoperasian PLTN Wolseong 1 tersebut.

PLTN Wolseong 1 mulai beroperasi pada November 1982 dan dioperasikan secara komersial mulai April 1983. Izin operasi PLTN Wolseong 1 berakhir pada tahun 2012 dan diperpanjang 10 tahun hingga tahun 2022 sehingga akhirnya kembali dioperasikan mulai tahun 2015. Untuk memperpanjang pengoperasian PLTN Wolseong 1 itu, dana senilai 560 miliar won atau sekitar Rp 6,7 triliun diinvestasikan. Namun, KHNP memutuskan pembongkarannya secara lebih dini karena kelayakan ekonominya dinilai kurang memadai pada bulan Juni lalu. Keputusan itu dipermasalahkan Majelis Nasional Korea Selatan karena dicurigai KHNP memanipulasi data-data penilaian keekonomian PLTN Wolseong 1. Selanjutnya, parlemen meminta audit kepada Badan Audit dan Inspeksi Korea Selatan pada bulan September lalu. Namun, NSSC memutuskan penghentian PLTN Wolseong 1 tersebut sebelum ada hasil inspeksi. Serangkaian kasus ini menimbulkan konflik dan NSSC mengklaim keputusannya berdasarkan isu keamanan bukan keekonomian.

Meskipun penghentian permanen telah diputuskan, tapi perdebatan terkait isu ini diperkirakan akan terus berlangsung karena pihak yang meminta pembongkaran mengklaim kebijakan penghapusan tenaga nuklir dan keamanan sedangkan pihak yang meminta pertahanan PLTN tersebut mengklaim keekonomian dan persediaan energi yang stabil. Oleh karena itu, gugatan terkait sedang berlangsung selain audit dari Badan Audit dan Inspeksi Korea Selatan.