ⓒYONHAP News

Majelis Nasional Korea Selatan telah meloloskan rancangan stimulus keempat sebesar 7,8 triliun won untuk penanggulangan penyebaran kembali COVID-19 pada tanggal 22 September lalu. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 23 September, pemerintah Korea Selatan menyepakati rencana alokasi stimulus itu dalam rapat kabinetnya.

Pemerintah Korea Selatan akan menggunakan separuh dari stimulus keempat itu untuk membantu pedagang kecil dan wiraswasta yang mengalami kerugian akibat aturan jaga jarak sosial yang diperketat. Mereka yang mengalami penurunan omset penjualan setelah gelombang kedua COVID-19, akan diberikan bantuan sebesar satu juta won, sementara pengelola usaha yang dikenakan pembatasan waktu operasi usahanya akan diberikan bantuan sebesar satu setengah juta won. Usaha yang ditutup selama diberlakukannya aturan jaga jarak sosial seperti warnet, tempat les swasta, dan sebagainya akan mendapat bantuan sebesar dua juta won. Pekerja tidak tetap yang mengalami penurunan penghasilan akibat COVID-19 juga diberikan bantuan sebesar 500 ribu hingga 1,5 juta won. Selain itu, pemerintah memberikan beberapa bantuan seperti biaya pengasuhan anak, subsidi biaya telekomunikasi, serta peyuntikan vaksin influenza gratis.

Dalam rapat kabinet tersebut, pemerintah memutuskan agar seluruh bantuan tersebut dapat diberikan sebelum hari raya Chuseok yang jatuh pada tanggal 1 Oktober.

Stimulus pemerintah Korea Selatan yang dikucurkan sebanyak empat kali dalam setahun ini merupakan kali pertama dalam 59 tahun terakhir. Stimulus pertama sebesar 11,7 triliun won diloloskan oleh parlemen pada tanggal 17 Maret, stimulus kedua sebesar 12,2 triliun won pada tanggal 30 April, dan yang ketiga sebesar 35,1 triliun won pada tanggal 3 Juli.

Rancangan stimulus keempat disetujui oleh 272 dari total 282 orang anggota parlemen. Hanya satu orang yang menolak dan 9 orang lainnya abstain. Lolosnya rancangan stimulus keempat itu mempunyai makna tersendiri karena partai berkuasa dan oposisi berhasil mufakat demi kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Perdana Menteri Korea Selatan, Chung Sye-kyun berpesan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk berupaya semaksimal mungkin agar bantuan dapat dengan segera diberikan kepada masyarakat serta meningkatkan publikasi serta mempersingkat prosedurnya.