ⓒYONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan konflik terkait korban perbudakan syahwat di masa perang Jepang agar diserahkan ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice, ICJ).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Choi Young-sam pada tanggal 16 Februari menyatakan bahwa pihaknya akan mendengarkan pendapat nenek korban perbudakan syahwat, Lee Yong-soo yang meminta kepada pemerintah untuk mengajukan isu tersebut ke ICJ dalam sebuah jumpa pers di hari tersebut.

Nenek Lee baru-baru ini menjadi ketua komite pelaksana pengajuan isu korban perbudakan syahwat ke ICJ. Seorang peneliti hukum di Universitas Yonsei, Shin Hee-seok yang bekerja sama dengan nenek Lee mengatakan bahwa pengajuan kasus ke ICJ dapat menjadi kesempatan untuk mengonfirmasi perbuatan Jepang di masa lalu yang melanggar hukum. Menurut Shin, permintaan para korban adalah permintaan maaf, pengakuan kesalahan, dan pendidikan sejarah yang benar dari Jepang, bukan kompensasi uang.

Shin menambahkan, pihak Korea Selatan mengklaim sistem perbudakan syahwat melanggar hukum internasional pada waktu sistem itu diberlakukan sedangkan pihak Jepang mengklaim bahwa hak kompensasi individu telah diselesaikan dengan perjanjian antara Korea Selatan dan Jepang pada tahun 1965. Dalam prosedur itu, dapat dikonfirmasi bahwa perbuatan Jepang yang melanggar hukum.

Soal pengajuan ke ICJ sebenarnya disebut oleh pihak Jepang terlebih dahulu dan pihak Korea Selatan mengatakan bahwa permintaan maaf yang tulus harus didahulukan. Namun, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan kali ini menyatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan pengajuan kasus ke ICJ.

ICJ merupakan lembaga yudisial PBB dan semua negara anggota PBB wajib menuruti keputusan ICJ.

Ada pihak yang menyatakan bahwa pengadilan ICJ dapat menjadi solusi damai untuk isu korban perbudakan syahwat, tetapi hal itu dapat memperburuk hubungan antara Korea Selatan dan Jepang yang tidak baik selama ini.