ⓒYONHAP News

Pemerintahan Yoon Suk Yeol resmi diluncurkan di bawah slogan "Sekali lagi, Korea Selatan. Nagara Baru Rakyat" pada tanggal 10 Mei 2022. Dalam pidato pelatikannya, Presiden Yoon menegaskan bahwa polarisasi berlebihan dan konflik sosial yang mengancam kebebasan dan demokrasi harus diselesaikan melalui lompatan dan pertumbuhan pesat, dan bahwa pertumbuhan yang cepat dapat dicapai melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Yoon dalam pidatonya tersebut menyebut kata 'kebebasan' sebanyak 35 kali dan dia menyebut bahwa dirinya ditugaskan untuk menciptakan negara di mana rakyat adalah pemiliknya dan bertanggung-jawab serta berperan dalam komunitas internasional dengan dilandasi kebebasan demokrasi dan sistem ekonomi pasar.  

Bersamaan dengan itu, topik yang menarik perhatian adalah 'anti-intelektualisme'. Akibat 'anti-intelektualisme', politik tidak berfungsi dengan baik, sebagaimana munculnya krisis demokrasi yang meliputi isu-isu terkini seperti reorganisasi rantai pasokan COVID-19, perubahan iklim, krisis pangan dan energi, pertumbuhan yang sangat rendah, pengangguran, polarisasi, dan konflik sosial.

Sebelumnya, tepat pukul 00.00 hari Selasa (10/05), Presiden Yoon memulai masa jabatannya dan mengambil alih kekuasaan militer tertinggi sebagai Panglima Militer Korea Selatan.

Pemerintahan Yoon Suk Yeol dimulai di tengah kondisi yang lebih sulit dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, sebagaimana terdapat masalah COVID-19 di dalam negeri, polarisasi yang berlebihan, masalah perekrutan di kalangan muda, inflasi, dan masalah real estat. 

Di tengah semua masalah tersebut, perpecahan sosial menjadi masalah serius. Partai berkuasa di pemerintahan sebelumnya dengan suara mayoritas secara sepihak mendorong rancangan undang-undang (RUU) yang memperkecil kewenangan penyidikan kejaksaan, sementara pemerintahan Yun Seok-yeol secara sepihak mendorong relokasi kantor kepresidenan. Dalam prosesnya, visi pemerintah baru terkubur, dan perbedaan opini masyarakat semakin meluas. Dari antara 19 calon menteri kabinet Yoon, termasuk perdana menteri, hanya 7 menteri yang lolos uji kelayakan dan kepatutan di parlemen.

Sementara itu dari sisi keamanan, Korea Utara, yang telah meningkatkan tingkat provokasinya sejak Yoon Suk Yeol terpilih sebagai Presiden Korea Selatan, diperkirakan akan melakukan uji coba nuklir dalam waktu dekat. 

Situasi global pun sedang tidak baik, bahkan disebut sebagai Perang Dingin Baru. Hubungan Korea Selatan dengan Amerika Serikat, China, dan Jepang kini menjadi semakin penting, namun perlu mendapatkan pengaturan kembali. Selain jadwal konferensi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan AS pada 21 Mei mendatang, Presiden China dan Perdana Menteri Jepang pun menyatakan niat untuk melakukan pertemuan dengan Yoon. Oleh sebab itu, Presiden Yoon harus segera menunjukkan kesuksesan dalam menangani hubungan dengan negara-negara tetangganya.