ⓒYONHAP News 

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan pidato pertamanya di hadapan parlemen dan meminta dukungan Majelis Nasional untuk segera meloloskan rancangan anggaran tambahan yang diajukan oleh pemerintahannya senilai 59,4 triliun won untuk dana bantuan bagi pengusaha kecil dan wiraswata yang menderita kerugian akibat pandemi COVID-19. 

Presiden Yoon dalam pidatonya juga menegaskan kerja sama bipartisan. Dia mengtakan bahwa walau terdapat perbedaan nilai politik, namun sangat dibutuhkan dukungan dari partai oposisi untuk mengatasi krisis yang sedang dihadapi saat ini. Dia mendefinisikan kondisi Korea Selatan saat ini sebagai masa krisis, di mana ekonomi di dalam maupun luar negeri sedang sulit, keamanan terancam oleh nuklir Korea Utara, dan kondisi global yang semakin tidak stabil. 

Selain itu, dalam pidatonya, Yoon secara resmi menyatakan partisipasi Korea Selatan dalam Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF), mengonfirmasi bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara yang sedang menghadapi krisis COVID-19 belakangan ini, dan menegaskan pentingya reformasi dana pensiun, ketenagakerjaan, dan pendidikan. 

Seperti yang ditekankannya dalam pidato di parlemen, kenyataan yang dihadapi pemerintahan Yoon dapat dikatakan sebagai krisis yang rumit dan memikul banyak tugas sulit, seperti dampak lanjutan pandemi COVID-19, inflasi global, gangguan rantai pasokan, provokasi Korea Utara, dan banyak hal lainnya. 

Yoon berdiri di hadapan parlemen enam hari setelah dilantik sebagai presiden, dan sejak tahun 1987, ini menjadi pidato presiden yang paling segera dilakukan di hadapan parlemen sejak masa jabatan kepresidenan dimulai. Dalam pidato yang berlangsung selama 15 menit itu, Yoon menyebut kata 'ekonomi' sebanyak 10 kali, 9 kali kata 'krisis', dan 5 kali kata 'kerja sama'. Hal itu menunjukkan kesadaran akan situasi yang sangat serius dan mendesaknya kerja sama dari partai oposisi. 

Namun pada kenyataannya, sikap para anggota parlemen terhadap isu-isu yang sedang dihadapi saat ini tidaklah serius. Mereka tampak lebih berfokus pada saling menyalahkan, dan menolak untuk bekerja sama walau telah menyadari pentingnya isu-isu tersebut. Partai oposisi yang menguasai lebih banyak kursi di parlemen menentang presiden mengenai penunjukan menteri kabinet, sementara partai berkuasa mengkritik partai oposisi yang sengaja merintangi pelaksanaan urusan kenegaraan. Dalam kondisi demikian, terjadi kesulitan untuk mendapatkan persetujuan Majelis Nasional untuk mengonfirmasi calon perdana menteri yang ditunjuk oleh Presiden Yoon, sehingga pembentukan kabinet Pemerintahan Yoon pun belum dapat dirampungkan.

Kondisi ini dianalisis disebabkan oleh persaingan dalam pemilihan daerah yang akan berlangsung pada 1 Juni mendatang. Partai oposisi mengkhawatirkan pihaknya akan tergeser dari kekuasaan mayoritas dalam pembuatan keputusan untuk urusan kenegaraan jika kalah dalam pemilihan daerah mendatang, setelah mengalami kekalahan dalam pemilihan umum presiden baru-baru ini. Sementara itu, partai berkuasa mengkhawatirkan pihaknya akan mengalami kesulitan yang disebabkan oleh partai oposisi selama masa pemerintahan Yoon jika pihaknya kalah dalam pemilihan daerah kali ini.

Pada akhirnya, untuk mengatasi situasi ini, dibutuhkan kerja sama bipartisan dari partai berkuasa dan oposisi. Namun demikian, Presiden Yoon Seok-yeol dan partai berkuasa yang bertanggung-jawab atas urusan kenegaraan harus menunjukkan kekuatan politik yang inklusif.