ⓒYONHAP News

Kejaksaan Korea Selatan mulai menyelidiki kasus yang melibatkan Korea Utara di masa pemerintahan sebelumnya. Khususnya kasus pembunuhan pejabat publik Korea Selatan oleh tentara Korea Utara di dekat perbatasan Laut Barat pada tahun 2020 dan repatriasi paksa dua nelayan Korea Utara pada tahun 2019. 

Sejalan dengan itu, partai berkuasa Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), menyatakan pihaknya akan berupaya melakukan inspeksi parlemen dan penyidikan jaksa khusus terkait kasus-kasus tersebut.

Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada Rabu (13/07) melakukan penggeledahan dan penyitaan di kantor Badan Intelijen Nasional (NIS) dalam rangka penyelidikan terhadap dua mantan pemimpinnya saat masa pemerintahan Moon Jae-in atas tuduhan kelalaian pengelolaan dalam menangani kedua kasus tersebut. 

Mantan kepala NIS Park Jie-won diduga melakukan penghapusan laporan intelijen terkait kasus pembunuhan pejabat lembaga perikanan pada September 2020 secara ilegal. Sementara Mantan Kepala NIS Suh Hoon diduga memaksa penghentian dini proses penyelidikan gabungan untuk kasus repatriasi nelayan Korea Utara, yang telah menyatakan niat untuk membelot ke Korea Selatan, setelah Korea Utara mengklaim keduanya membunuh 16 awak kapal di Laut Timur pada November 2019.

Terkait kasus pembunuhan pejabat publik Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan pada saat itu menilai seorang pejabat lembaga perikanan Korea Selatan yang hilang saat bertugas di laut hendak membelot ke Korea Utara. Pejabat bermarga Lee tersebut kemudian ditembak mati oleh tentara Korea Utara di dekat perbatasan Laut Barat. Mantan kepala NIS Park dituduh memerintahkan petugas NIS untuk menghapus laporan tentang kemungkinan ‘mengambang’ dan bukan upaya pembelotan.

Repatriasi paksa kedua nelayan Korea Utara dilakukan sebagaimana pemerintah Korea Selatan menilai kedua nelayan adalah pembunuh rekan-rekan sekapalnya dan niat mereka untuk membelot ke Korea Selatan pun tidak jelas. Foto yang dirilis baru-baru ini memperlihatkan kedua nelayan berjuang untuk menolak direpatriasi, dan hal itu menunjukkan otoritas Korea Selatan telah melakukan repatriasi paksa.

Sehubungan dengan hal itu, Pelaksana Tugas Ketua PPP Kweon Seong-dong mengkritik repatriasi paksa kedua nelayan Korea Utara sebagai kasus di mana pemerintah menggunakan nyawa manusia demi kekuasaan politik, dan pihaknya akan mengupayakan inspeksi parlemen dan penyidikan jaksa khusus.

Sementara ketua partai oposisi utama, Partai Demokrat, Woo Sang-ho, mempertanyakan mengapa PPP tidak mempermasalahkan hal tersebut saat repatriasi dilakukan.

Jika penyelidikan insiden-insiden tersebut dimulai, maka jelas cakupannya akan meluas tidak hanya ke NIS saja, tetapi juga hingga ke pejabat tinggi Kementerian Pertahanan dan Kantor Kepresidenan. Hal ini pun tampak akan menyebabkan bentrokan besar antara pemerintah sebelumnya dan saat ini.