Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Ekonomi

Tekanan terhadap Perusahaan Korea Selatan akibat Perang Perdagangan antara AS dan China

#Isu Bisnis l 2019-06-17

Dunia Bisnis

© YONHAP News

Akibat perang perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China yang semakin mengarah ke perang teknologi, perusahaan Korea Selatan mengalami kebingungan bagaimana harus memposisikan dirinya diantara dua negara. Pada tanggal 16 Mei lalu, Kementerian Perdagangan AS memasukkan Huawei dan 70 unit cabang perusahaan ke dalam daftar hitam. Setelah itu, AS terus menekan negara-negara sekutu meliputi Uni Eropa, Kanada, Australia, dan lainnya untuk mengikuti langkah anti-Huawei. AS juga akhir-akhir ini menuntut perusahaan Korea Selatan untuk tergabung dalam sanksi anti-Huawei. Namun, apabila perusahaan Korea Selatan menghentikan pemasokan komponen ke Huawei dengan menyetujui permintaan pemerintah AS, maka perusahaan Korea Selatan akan menerima dampak besar. 


Menurut berita The New York Times, pemerintah China memberi peringatan kepada perusahaan global utama bahwa apabila mereka menghentikan pemasokan komponen perusahaan China sesuai permintaan pemerintah Trump, mereka akan menghadapi dampak yang sangat serius. Ada keprihatinan bahwa Korea Selatan dapat kembali mengalami kerugian seperti halnya kasus THAAD akibat pertarungan antara AS dan China. Diperkirakan Korea Selatan yang memiliki ketergantungan tinggi dalam ekspor ke China terpaksa mengalami kerugian yang sangat serius. 


Tentu saja kasus Huawei kali ini bukan sekedar hanya memberi beban. Sanksi terhadap Huawei dapat menjadi peluang baru bagi perusahaan Korea Selatan. Namun, jika sanksi terhadap Huawei berlangsung dengan jangka panjang, tidak ada pihak yang dapat membebaskan diri dari sanksi tersebut. Harga semikonduktor menurun akibat penurunan permintaaan teknologi informasi global, serta masuknya 5G juga dapat ditunda akibat pengecualian peralatan 5G dari Huawei. Kesimpulan yang paling ideal adalah AS dan China mencapai kesepakatan terkait perdagangan di KTT G20 yang digelar pada akhir bulan ini. Apabila kesepakatan dramatis tidak tercapai, maka fase krisis yang sebenarnya akan dimulai. 


Korea Selatan harus memiliki kebijakan yang mementingkan kepentingan nasional bukan memilih satu pihak. Selain itu, kebijakan yang bijaksana dari pemerintah Korea Selatan juga sangat dibutuhkan agar kasus THAAD yang kedua tidak terjadi lagi.

Pilihan Editor