© YONHAP News

Selain pembatasan ekspor Jepang terhadap bahan semikonduktor ke Korea Selatan, Jepang kembali mengisyaratkan regulasi tambahan, sehingga konflik antara Korea Selatan dan Jepang semakin memuncak. Pemerintah Korea Selatan berencana membahas langkah pembatasan ekspor Jepang tersebut dalam sidang umum WTO yang digelar di Jenewa, Swiss pada tanggal 23 dan 24 Juli mendatang. Pembahasan kali ini bermakna bahwa langkah yang diambil Jepang akan dibahas secara umum dalam sebuah lembaga internasional. Pemerintah Seoul bertujuan meminta pemahaman kepada negara anggota WTO mengenai langkah pembatasan ekspor Jepang dan memperoleh rasa simpati. Namun, diperkirakan bahwa Jepang akan mengklaim pengambilan langkah kali ini sangat dibutuhkan dari sisi keamanan. 

Jepang juga siap untuk mencabut Korea Selatan dari negara sahabat yang tercatat dalam daftar negara putih. Jika Korea Selatan dicabut dari daftar negara putih Jepang, satu per satu produk strategis yang diekspor ke Korea Selatan harus menerima izin dari pemerintah Jepang. Pencabutan itu berarti Jepang akan membatasi seluruh industri Korea Selatan, namun gangguan ekspor oleh Jepang tidak akan hanya menyulitkan perusahaan Korea Selatan. Jepang mengekspor lebih banyak ke Korea Selatan, sehingga pembatasan ekspor terpaksa menyulitkan perusahaan Jepang. Untuk memecahkan masalah tersebut, Korea Selatan melakukan perang diplomatik di WTO, dan juga mendesak Jepang untuk berdialog. Di sisi lain, juga ada yang menyuarakan untuk menjadikan situasi ini sebagai peluang baru. 

Saat ini, Korea Selatan perlu mengambil langkah untuk menghadapi situasi darurat. Pemerintah Seoul harus membuat strategi yang saksama dalam menghadapi perang diplomasi dengan Jepang, serta juga menyediakan langkah untuk kemandirian dari Jepang di bidang teknologi.