© DOPCO

Selain konflik perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China, serta pembatasan ekspor Jepang terhadap Korea Selatan, perdagangan Korea Selatan menghadapi hambatan lain. Kementerian Perdagangan AS memutuskan untuk mengenakan 'bea masuk anti dumping' sebesar 39% terhadap pipa besi penyalur minyak buatan Korea Selatan pada bulan lalu. Persentase tersebut menjadi lebih rendah daripada jumlah bea masuk anti dumping pada bulan Februari lalu, yaitu 59%, namun demikian, persentase tersebut naik sebesar dua kali lipat daripada bea masuk yang sudah ada. Jumlah ekspor pipa besi penyalur minyak Korea Selatan yang diekspor ke AS pada tahun lalu mencapai 350 juta dolar Amerika. Diantara perusahaan tersebut, ada banyak perusahaan menengah, sehingga pemberlakuan bea masuk tinggi oleh AS akan menjadi beban besar bagi perusahaan tersebut. Dalam situasi ini, AS telah mengenakan bea masuk anti dumping sebesar 29,8% terhadap produk pipa migas (OCTG) pada tahun lalu, dan pemerintah Seoul melaksanakan aksi balasan, yaitu dengan mengenakan bea masuk senilai 350 juta dolar Amerika kepada AS. WTO memutuskan bahwa langkah AS melanggar peraturan WTO, namun AS tidak akan mengatur kembali rasio bea masuk anti dumping selama satu tahun lebih. Namun selain itu, ada pula hambatan lain. 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Perwakilan Dagang AS (USTR) pada tanggal 26 Juli lalu, agar membuat negara-negara yang mengalami kemajuan ekonomi untuk tidak lagi menerima keuntungan yang sesuai dengan status negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Secara khusus dia menunjuk China sebagai negara yang tidak adil untuk menerima keuntungan, namun Korea Selatan, Meksiko, dan Turki juga turut disebut. Ditambahkan pula, apabila WTO tidak menyediakan langkah praktis sehubungan dengan masalah tersebut dalam waktu 90 hari, AS akan secara sepihak menghentikan perlakuan negara berkembang kepada negara-negara tersebut.

Saat ini, Korea Selatan dapat menggunakan subsidi pertanian sebesar 1,49 triliun won per tahunnya dan mengenakan tarif tinggi sebesar 513% terhadap beras impor. Namun, jika Korea Selatan kehilangan statusnya sebagai negara berkembang, Korea Selatan tidak boleh mengenakan bea masuk tinggi terhadap hasil pertanian utama dari luar negeri dan jumlah dana subsidi pertanian harus berkurang. Konflik perdagangan antara AS dan China, serta pembatasan ekpor Jepang menyulitkan perdagangan Korea Selatan, dan apalagi ditambah dengan tekanan perdagangan AS yang kian memperburuk kondisi ekonomi Korea Selatan. 

Ada banyak prediksi buruk terhadap perekonomian Korea Selatan akibat berbagai hambatan ekonomi, peningkatan proteksionisme, dan sebagainya. Untuk melepaskan diri dari krisis yang semakin memuncak, Korea Selatan harus segera mengambil langkah yang tepat terhadap lingkungan luar negeri, serta memvariasikan pasar ekspor dan impor.