© YONHAP News

'Sistem harga tertinggi apartemen pra konstruksi' adalah sistem yang menjual apartemen baru sebelum dibangun, di bawah harga tertentu dengan menggabungkan harga tanah perumahan, biaya konstruksi, laba pihak pembangun, dan lainnya. Setelah Kementerian Pertanahan dan Transportasi Korea Selatan mengumumkan 'sistem harga tertinggi apartemen pra konstruksi' untuk lokasi perumahan milik swasta pada tanggal 6 Agustus lalu, suasana permintaan hak kepemilikan apartemen pra konstruksi cukup memanas. Harga apartemen pra konstruksi masih relatif murah karena sistem tersebut belum diterapkan. Namun, banyak orang yang berpikir pasokan akan berkurang apabila sistem tersebut dilaksanakan, sehingga rasio persaingan di pasar permintaan hak kepemilikan apartemen pra konstruksi tercatat yang paling tinggi. Harga rumah yang sudah ada juga turut naik. 

Pada awalnya, pemerintah Korea Selatan memperkirakan bahwa pasar perumahan di semester kedua tahun ini menjadi stabil karena ada kebijakan regulasi real estat pemerintah, peningkatan pasokan apartemen baru, dan lainnya. Namun, pasar real estat mengalami perubahan yang berbeda dengan perkiraan pemerintah. 

'Sistem harga tertinggi apartemen pra konstruksi' bisa menurunkan daya gerak bisnis perumahan dalam jangka pendek, sehingga menurunkan pasokan dan mendinginkan pasar real estat. Namun, situasi tersebut malah menimbulkan masalah terkait permintaan dan pasokan. Alasannya adalah karena pemerintah sulit menahan keinginan masyarakat yang ingin menikmati manfaat dari lokasi terbaik, kenyamanan fasilitas, transportasi, dan lainnya. Akhirnya, fenomena tersebut melahirkan situasi yang tidak diinginkan, yaitu penjualan apartemen pra konstruksi secara berlebihan, rasio persaingan tinggi dalam permintaan hak kepemilikan apartemen pra konstruksi, kenaikan harga rumah yang sudah ada, dan sebagainya. 

Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Korea Selatan, Hong Nam-ki mengatakan pada tanggal 1 September lalu bahwa 'sistem  harga tertinggi apartemen pra konstruksi' tidak langsung diterapkan pada awal bulan Oktober, karena pemerintah menetapkan waktu pelaksanaan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, harga transaksi, dan lainnya. Namun, masalah yang dianggap paling serius oleh pasar adalah ketidakstabilan. Pemerintah Korea Selatan harus memberikan penjelasan yang tegas mengenai pelaksanaan sistem tersebut untuk mencegah kekacauan, dan menyediakan langkah lanjutan untuk mencegah efek samping dari penerapan kebijakan tersebut.