ⓒ YONHAP News

Demi menghadapi langkah pembatasan ekspor Jepang terhadap Korea Selatan, Korea Selatan merevisi UU Khusus Industri Bahan Baku, Suku Cadang, dan Peralatan setelah 20 tahun dan revisi tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 1 April. UU Khusus Industri Bahan Baku, Suku Cadang, dan Peralatan menyediakan landasan untuk pengembangan produk, ambil alih teknologi, komersialisasi, penyediaan model kerja sama antar perusahaan, dan lainnya. Landasan dari revisi UU tersebut disebabkan oleh langkah pembatasan ekspor Jepang terhadap Korea Selatan.

Jepang memberikan sanksi sejak tanggal 4 Juli lalu yang menyulitkan proses saat mengekspor tiga jenis bahan baku semikonduktor ke Korea Selatan. Produk yang diregulasi itu adalah bahan baku yang sangat dibutuhkan dalam produksi semikonduktor dan Jepang menguasai 70-90% pangsa pasar di dunia. Oleh sebab itu, gangguan distribusi dari Jepang dapat mengguncang industri semikonduktor Korea Selatan. Selain itu, Jepang mencabut Korea Selatan dari daftar negara putih ekspor, yang memudahkan prosedur ekspor. Akibat pembatasan ekspor Jepang, 1.120 unit produk strategis harus mendapat izin ekspor satu per satu. Pemerintah Korea Selatan juga mengambil langkah lanjutan untuk melokalisasikan 100 jenis produk yang mengalami dampak dalam hal distribusi untuk 1-5 tahun ke depan. Pada tanggal 11 Oktober tahun lalu, Komisi Pengembang Daya Saing Industri Bahan Baku, Suku Cadang, dan Peralatan Korea Selatan juga diluncurkan. Langkah tersebut dilaksanakan guna melepaskan diri dari ketergantungan terhadap Jepang.

Sengketa dengan Jepang pada tahun lalu menjadi landasan untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap Jepang. Setelah pembatasan ekspor Jepang, perusahaan Korea Selatan berupaya untuk memvariasikan negara impor, dan lokalisasi bahan baku juga dilaksanakan. Berkat perubahaan tersebut, defisit perdagangan terhadap Jepang di bidang bahan baku dan suku cadang pada semester pertama tahun lalu mencapai 6,8 miliar dolar Amerika, yang merupakan titik terendah dalam waktu 15 tahun terakhir. Revisi UU yang diberlakukan di tengah situasi ini menimbulkan banyak harapan baru. Sengketa ekonomi dengan Jepang kini telah menjadi peluang untuk meningkatkan level teknologi Korea Selatan. Kebijakan untuk membesarkan industri bahan baku, suku cadang dan peralatan Korea Selatan harus dilaksanakan sebagai strategi nasional.