ⓒ YONHAP News

Pada tanggal 28 Mei lalu, Kongres Rakyat Nasional China (NPC) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional Hong Kong. Walaupun ada peringatan dari Amerika Serikat (AS), China tetap meloloskan RUU tersebut dalam pemungutan suara, sehingga Presiden AS, Donald Trump memprotes keras dengan mencabut status istimewa yang diberikan kepada Hong Kong dalam urusan perdagangan dengan AS pada tanggal 29 Mei lalu. 

AS membuat UU AS-Hong Kong pada tahun 1992 lalu, dan memberikan perlakuan khusus kepada Hong Kong dalam urusan penerbitan visa, penarikan investasi, hingga pelaksanaan hukum berdasarkan keberadaan otonomi Hong Kong. Kebijakan tersebut berperan penting agar Hong Kong tumbuh sebagai pusat keuangan dan logistik di Asia. Namun, apabila AS mencabut status tersebut, Hong Kong terpaksa mengenakan bea masuk tambahan sebesar 25% layaknya China. Fungsinya sebagai pusat keuangan juga melemah. 

Hong Kong adalah negara utama tujuan ekspor Korea Selatan selain China, AS, dan Vietnam. Perusahaan Korea Selatan memanfaatkan Hong Kong sebagai transit dalam perdangangan dengan China. Apabila Hong Kong kehilangan status istimewanya dan menjadi bagian dari China, perusahaan Korea Selatan harus memperbaiki strategi ekspornya. Perusahaan semikonduktor Korea Selatan memilih gaya ekspor secara tidak langsung yang mengekspor semikonduktor kepada China melalui Hong Kong. Apabila AS mencabut status istimewa Hong Kong, Korea Selatan sulit memanfaatkan Hong Kong sebagai negara perantara perdagangan. Apabila jalur ekspor China ke AS melalui Hong Kong diblokir akibat peningkatan konflik antara AS dan China, ekspor perusahaan Korea Selatan ke AS dapat meningkat, khususnya di bidang yang bersaing dengan China seperti telepon pintar, petrokimia, produk elektronik, dan lainnya. Jika Hong Kong kehilangan kinerja sebagai pusat keuangan yang mewakili Asia, posisi itu dapat dipenuhi oleh Korea Selatan. Sebagai pengganti Hong Kong, Singapura telah muncul, dan Korea Selatan juga dibicarakan sebagai calon penggantinya. Namun, masalahnya menjadi rumit apabila konflik antara AS dan China diperpanjang. 

Presiden Trump menyatakan pada tanggal 30 Mei lalu bahwa pihaknya akan mengundang empat negara termasuk Korea Selatan untuk KTT G7 pada tahun ini. Presiden Moon Jae-in telah menyatakan niatnya untuk hadir dalam KTT tersebut. Kehadiran Korea Selatan di KTT G7 dapat meningkatkan pamor internasional Korea Selatan. Namun, Korea Selatan tidak dapat kehilangan China sebagai negara perdagangan tebesar. Melalui langkah diplomasi yang bijaksana, Korea Selatan harus menyediakan langkah untuk memperoleh kepentingan antara dua negara.