ⓒ YONHAP News

Langkah pembatasan ekspor ke Korea Selatan yang diambil oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Juli tahun lalu sangat mengejutkan. Langkah itu membatasi ekspor bahan baku buatan Jepang yang dibutuhkan dalam produksi semikonduktor dan telepon pintar Korea Selatan yang mendominasi ekspor Korea Selatan. Pada tanggal 28 Agustus tahun lalu, Jepang mencabut Korea Selatan dalam daftar “negara putih” yang memberikan kemudahan dalam prosedur ekspor.  Akibatnya banyak yang mengkhawatirkan kondisi ekonomi Korea Selatan dan diperkirakan jumlah penjualan dan laba operasional perusahaan Korea Selatan akan mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,8% dan 1,9%. 

Setelah pemerintah Korea Selatan menyatakan akan membesarkan  bidang bahan baku, suku cadang dan peralatan, perusahaan Korea Selatan juga giat melokalisasikan bahan baku dan suku cadang sambil memvariasikan pasar impor dan aktif meningkatkan kemandirian di bidang-bidang tersebut. Lokalisasi tiga bahan tersebut menjadi dinamika untuk meningkatkan kemandirian teknologi Korea Selatan. Sebaliknya, ekonomi Jepang mengalami kesulitan. 

Pembatasan ekspor Jepang menjadi dinamika untuk kemandirian ekonomi Korea Selatan. Namun, masih tidak cukup untuk mengubah struktur perdagangan antara Korea Selatan dan Jepang. Masih banyak produk semikonduktor yang bergantung pada Jepang dan jumlah produk yang dibatasi bisa meningkat akibat buruknya hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Sengketa antara kedua negara yang diajukan ke Organisasi Perdagangan Dunia juga harus dipecahkan. 

Konflik perdagangan antara Korea Selatan dan Jepang tetap berlangsung selama satu tahun tanpa dialog yang bermakna. Korea Selatan dan Jepang harus bekerja sama untuk menyusun kembali jaringan distribusi global akibat COVID-19, memecahkan masalah nuklir Korea Utara, mengambil langkah lanjutan terhadap konflik antara AS dan China, dan sebagainya. Jepang harus mencabut langkah pembatasan ekspor yang tidak bermakna dan mencari kerja sama dengan Korea Selatan melalui dialog.