ⓒ YONHAP News

Korea Selatan menjadi anggota Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement, FTA) yang menghadirkan 15 negara, yaitu Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP). Korea Selatan, China, dan Jepang bersama-sama hadir dalam RCEP, sehingga peresmian RCEP juga bermakna sebagai landasan untuk penandatantangan FTA antara Korea Selatan, China, dan Jepang. Terciptanya saluran dialog multilateral dengan Jepang merupakan hal yang positif karena Korea Selatan sedang berada di tengah konflik dengan Jepang akibat pembatasan ekspornya terhadap Korea Selatan. Di antara 15 negara anggota RCEP, Korea Selatan telah mengadakan FTA bilateral kecuali dengan Jepang. Oleh karena itu, pembentukan RCEP membuat Korea Selatan dan Jepang untuk pertama kalinya berada di bawah payung zona perdagangan bebas yang sama.

Penandatanganan RCEP tidak hanya sepenuhnya membawa sisi positif saja. Industri pertanian dan perikanan sangat lemah terhadap FTA. Di antara negara anggota RCEP, China merupakan salah satu negara yang kuat di bidang ekspor hasil pertanian, sehingga industri pertanian dan perikanan Korea Selatan bisa mengalami kesulitan. Selain itu, juga ada kemungkinan bahwa kepentingan RCEP yang didominasi oleh China dan kebijakan perdagangan dari presiden terpilih AS, Joe Biden bisa bertentangan. Joe Biden menyatakan AS akan kembali bergabung ke dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Kemitraan Trans-Pasifik (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP) yang pada Januari 2017 lalu telah dikeluarkan oleh Presiden Trump. 

AS menarik diri dari TPP yang hanya beranggotakan 11 negara dan Korea Selatan tidak menjadi anggota TPP. Apabila Biden memaksa keanggotaan Korea Selatan di TPP untuk menghadapi RCEP yang didominasi oleh China, Korea Selatan pasti merasa bingung dalam menjaga keseimbangan di antara China dan AS. 

Korea Selatan yang menjadi anggota RCEP harus menyediakan langkah untuk menanggapi permintaan AS untuk kehadirannya dalam TPP. Selain itu, RCEP didominasi oleh China, sehingga Korea Selatan harus mengawasi ketergantungan ekonomi terhadap China. Kami berharap pemerintah Korea Selatan dapat mencari jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi situasi saat ini.