ⓒ YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan menyediakan bantuan keuangan bencana COVID-19 tahap keempat kali ini sebanyak 15 triliun won untuk membantu kalangan berpendapatan rendah secara lebih luas. Oleh karena itu, jumlah subyek penerima bantuan dan jumlah dana bantuan juga meningkat. Selain pemberian bantuan keuangan, pemerintah memasukkan langkah ketenagakerjaan dan pencegahan COVID-19 dalam jumlah anggaran belanja negara tambahan kali ini senilai 15 triliun won. 

Jumlah utang negara yang bertambah akibat penyediaan anggaran belanja negara tambahan kali ini mencapai 9,9 triliun won. Akibatnya, utang negara Korea Selatan secara keseluruhan mencapai 965,9 triliun won. Rasio utang negara dibandingkan PDB juga naik dari yang sebelumnya 47,3 persen ke 48,2 persen. Angka tersebut lebih tinggi daripada angka 46 persen yang diawasi oleh lembaga pemeringkat kredit internasional, Fitch Ratings sebagai penyebab penurunan level kredit nasional.

Kenaikan suku bunga yang diakibatkan oleh penerbitan obligasi pemerintah juga sangat memprihatinkan. Apabila suku bunga terhadap peminjaman dana naik, beban pengelolaan perusahaan turut membesar. Kondisi tersebut menambahkan beban pembayaran suku bunga oleh rumah tangga, sehingga kegiatan konsumsi terpaksa akan berkurang.  Masih lama hingga COVID-19 benar-benar berakhir dan pemerintah terpaksa mengeluarkan angggaran berjumlah besar dan obligasi pemerintah. Di tengah situasi tersebut, banyak pihak yang membicarakan peningkatan pajak. Bukan hanya Korea Selatan yang mengosongkan gudang nasional akibat COVID-19. Berbagai negara juga membicarakan peningkatan pajak untuk menurunkan utang negara. 

Pemerintah memiliki kewajiban untuk meminimalkan kerugian masyarakat di tengah kondisi darurat nasional dan menormalisasikan kondisi ekonomi. Pemerintah harus memerhatikan peningkatan utang negara secara drastis dan meningkatkan transparansi dalam menyediakan anggaran negara. Peran pemerintah dan lembaga terkait yang penuh tanggung jawab diperlukan untuk menangani kondisi finansial negara dan meningkatkan efektifitas dalam menyediakan anggaran pemerintah.