Pada tgl.21 November tahun 1997, pemerintah Korea Selatan mengumumkan permintaan bantuan ke Dana Moneter Internasional-IMF secara resmi. Pada tgl.3 Desember, Korea Selatan berada di bawah kerangka pengawasan IMF yang sangat ketat.

Pada tgl.11 Oktober tahun 1996, Korea Selatan bersemangat tinggi karena Korea Selatan baru dikategorikan sebagai negara maju bidang ekonomi dengan menjadi anggota Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan-OECD. Namun, satu tahun kemudian, krisis moneter yang melanda Korea Selatan memberikan dampak dahsyat bagi seluruh masyarakat Korea Selatan. Pada tgl.23 Januari tahun 1997, 'Hanbo Iron&Steel' menjadi bangkrut akibat obligasi yang tidak ada harganya sebesar 5 triliun 700 miliar won. Di dalam proses pinjaman dana yang besar itu, terdapat korupsi yang melibatkan dunia politik dan keuangan. Kasus Grup Hanbo bukan hanya bangkrutnya sebuah perusahaan, tetapi juga menjadi awal yang mengguncang perekonomian nasional. Setelah itu, berbagai perusahaan besar juga turut menjadi bangkrut. Akibat bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar, maka dunia keuangan juga mengalami kesulitan, sampai tidak bisa membayar dana yang dipinjam dari luar negeri. Karenanya, cadangan devisa turun drastis, dan bank juga menghadapi krisis bangkrut. Selain itu, krisis ekonomi di Asia Timur membuat perekonomian Korea Selatan menjadi lebih sulit.

Akibat sinyal merah bagi ekonomi Korea Selatan, para investor asing yang kehilangan minat pada pasar Korea Selatan meninggalkan pasar saham, sehingga harga saham kolaps dan nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika juga anjlok. Akhirnya, pada bulan November, agenda untuk meminta bantuan keuangan kepada IMF dibahas secara terbuka, dan Korea Selatan memasuki kerangka IMF mulai tgl.3 Desember.

Walaupun krisis kebangkrutan negara teratasi melalui bantuan moneter IMF, namun masyarakat Korea Selatan terus mengalami kesengsaraan. Sepanjang tahun 1998, 20 ribu unit perusahaan bangkrut, dan perusahaan yang mengatasi krisis mengumumkan rencana restrukturisasi organisasi. Akibatnya, lebih dari 1 juta 300 ribu orang menjadi pengangguran, dan banyak pegawai di bank juga kehilangan tempat kerja. Pada tahun 1998 ketika Korea Selatan di bawah kerangka pengontrolan IMF, pendapatan perkapita PDB mundur ke angka 10 tahun sebelumnya, dan rasio pertumbuhan ekonomi mencatat minus 6,7% untuk pertama kali dalam waktu 18 tahun.

Selain kesulitan ekonomi, harga diri dan pamor warga Korea Selatan juga sangat menurun. Namun, warga Korea Selatan tidak merasa kecewa dan berupaya untuk mengubah krisis dengan harapan. Masyarakat Korea Selatan mulai melakukan ‘kampanye untuk mengumpulkan emas' sejak bulan Desember tahun itu sebagai cara untuk membayar utang luar negeri. Kampanye itu diikuti 3 juta 500 ribu orang, dan media luar negeri memuji-muji semangat warga masyarakat Korea Selatan untuk mengatasi krisis moneter. Emas yang dikumpulkan melalui kampanye itu menjadi landasan untuk melepaskan diri dari krisis nasional.

Sistem ekonomi yang berubah membuat kondisi ekonomi Korea Selatan semakin menjadi stabil. Daya saing ekspor membaik dan surplus neraca perdagangan semakin meningkat, sehingga cadangan devisa juga semakin penuh. Hal tersebut membuat Korea Selatan dengan cepat dapat membayar utangnya ke IMF. Akhirnya, Korea Selatan berhasil melepaskan diri dari kontrol IMF pada tgl.23 Agustus tahun 2001 dengan membayar seluruh dana penyelamatan IMF.

Di proses kesulitan seperti itu, Korea Selatan memperbaiki struktur ekonomi yang usang, dan menyediakan landasan untuk meloncat kembali. Seluruh dunia mengingat Korea Selatan sebagai negara teladan dalam mengatasi krisis moneter IMF.