ⓒYONHAP News

Masyarakat Korea Selatan (Korsel) mengadakan berbagai acara peringatan 69 tahun terjadinya Perang Korea pada tanggal 26 Juni. Sehari sebelumnya, Presiden Moon Jae-in mengundang para veteran Perang Korea dan keluarganya ke Cheongwadae untuk menghargai jasa-jasa mereka.

Perang Korea terjadi dimulai dari serangan pasukan Korea Utara (Korut) pada tanggal 25 Juni di kala subuh tahun 1950. Sejak Perang Pasifik selesai pada tahun 1945, tentara Uni Soviet pun kemudian menduduki bagian sebelah atas lintang utara 38 derajat, sementara tentara Amerika Serikat menduduki bagian selatan dari derajat lintang tersebut. Setelah itu, tentara Uni Soviet kemudian memutus hubungan komunikasi dan perbatasan antar dua Korea itu. Kemudian pada tahun 1948, dua Korea mendirikan pemerintahan masing-masing dan terus saling bertentangan satu sama lain. Setelah berperang selama kurang lebih 3 tahun, kedua pihak pun menyetujui proposal gencatan senjata pada tanggal 27 Juli tahun 1953.

Perang yang berlangsung selama 3 tahun itu menghancurkan Semenanjung Korea dimana sekitar 2,5 juta orang sipil dari dua Korea menjadi korban meninggal dunia. Gugur pula dalam perang tersebut, sebanyak satu juta orang prajurit China, 60 ribu prajurit pasukan Perserikat Bangsa-Bangsa dan 140 ribu prajurit Korsel.

Adapun kondisi Korsel saat itu, hampir semua fasilitas infrastrukturnya rusak sehingga untuk melakukan aktifitas rehabilitasnya Korsel pun membutuhkan banyak bantuan dari masyarakat internasional. Lewat perkembangan ekonomi yang pesat pada tahun 1960 hingga 1970-an, Korsel yang sempat menjadi negara termiskin kemudian berhasil mengembangkan industrinya dan menduduki peringkat 10 negara atas dalam perdagangan. Saat ini, Korsel telah tumbuh menjadi negara inti dalam kancah masyarakat internasional sebagai anggota OECD dan G-20.

Namun demikian, akibat terpecahnya wilayah dua Korea dan ditambah dengan adanya sistem gencatan senjata yang masih berlaku hingga saat ini, Korsel mendapatkan sebuah batu sandungan yang cukup besar yang menghambat lompatannya dan menimbulkan konflik internal akan isu Korut. Tugas utama pemerintah Korsel kali ini adalah mengatasi kondisi terpecahnya negara, khususnya secara internal, dan membentuk sistem perdamaian di Semenanjung Korea. Untuk itu, pemerintah Korsel pun perlu meminta kepahaman kepada seluruh negara-negara di Asia Timur Laut akan ketertiban keamanan yang baru yang menjadi tugas utamanya tersebut. Terkait dengan hal ini, pendapat masyarakat Korea pun terbagi menjadi dua antara menentang dan menerima upaya perdamaian Korsel dan Korut tersebut.

Kondisi itu terlihat dari aksi unjuk rasa dan konferensi pers yang berbeda-beda menjelang peringatan 69 tahun Perang Korea. Kelompok koservatif menuntut Korut meminta maaf atas perbuatan jahatnya seperti penindasan perang dan penculikan. Sedangkan kelompok progresif menuntut perubahan jenis pameran di museum perang karena dapat meningkatkan unsur permusuhan dalam masyarakat terhadap Korut.

Partai politik dalam parlemen pun turut menegaskan berbagai hal terkait Perang Korea dengan pertimbangan kedaulatan negara. Partai berkuasa, Partai Demokrat Korea, menegaskan perlunya sistem perdamaian di Semenanjung Korea kepada pemerintah, sedangkan partai oposisi utama, Partai Kebebasan Korea, berusaha untuk menggugah kesadaran pemerintah atas keamanan negara yang perlu diprioritaskan.