ⓒKBS News

Isu pengetatan ekspor Jepang kepada Korea Selatan telah ditetapkan sebagai agenda dalam pertemuan di Dewan Umum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tentunya ini memiliki makna yang signifikan, karena isu tersebut dapat dibahas secara terbuka di komunitas internasional. Namun, pembicaraan di dewan umum WTO tidak berarti penuntasan langsung terhadap masalah tersebut. Tampaknya Korea Selatan dan Jepang saling bersiap untuk mengumumkan posisi masing-masing ke komunitas internasional, ditengah memuncaknya perang dagang mereka sendiri yang rumit dan berkepanjangan.

Jepang bahkan berniat untuk memberlakukan pembatasan baru pada ekspor kepada Korea Selatan. Di satu sisi dalam negeri Korea Selatan, muncul analisis bahwa pengetatan ekspor tiga bahan utama teknologi yang digunakan dalam produk semikontuktor, tampaknya dianggap sebagai titik permulaan saja. Dalam kenyataannya, Tokyo mengatakan tidak akan mengubah niatnya untuk membebaskan Korea Selatan ke daftar nama negara putih, negara yang dianggap memiliki sistem kontrol yang dapat dipercaya oleh Jepang.

Di dalam negeri Korea Selatan pun, banyak yang berpendapat bahwa langkah Jepang bertujuan agar PM Shinzo Abe tidak ingin terlihat lemah menjelang pemilihan majelis tinggi. Dikatakan bahwa Abe mengambil langkah sementara guna mengumpulkan pendukungnya menjelang pemilihan mendatang. Namun, tingkat dukungan Abe malah turun. Artinya tujuan politik Abe gagal untuk membuahkan hasil.

Perselisihan dagang yang sebenarnya tengah berkembang berbeda dengan analisis tersebut. Jepang dengan lancar melaksanakan langkahnya untuk mengecualikan Korea Selatan dari daftar negara putih. Sebagai latar belakangnnya, Tokyo mengangkat kecurigaan melalui berbagai saluran bahwa Korea Selatan mengirim barang-barang strateis ke Korea Utara. Jepang menimbulkan kecurigaan tersebut terlepas dari bukti faktanya, sehingga Korea Selatan dilepaskan dari daftar nama negera putih.

Jepang tidak melakukan pengetatan ekspor apa pun terhadap negara putih. Negara-negara lain, selain negara putih, juga tidak memiliki  kewajiban untuk melaporkan barang terkait senjata konvensional. Sebaliknya, Korea Selatan mempunyai tanggung-jawab untuk melaporkan ekspor terhadap negara putih jika barangnya diakui untuk keperluan militer. Tentunya pembatasan ekspor terhadap negara-negera selain negara putih pun, jauh lebih ketat daripada Jepang.

Jepang memiliki 1.100 buah barang strategis yang di bawah kontrol untuk ekspor. Jika dikecualikan diri dari daftar negara putih, setiap ekspor barang tersebut harus melewati izin pemerintah Jepang. Biaya dan waktu pengiriman semuanya harus ditingkatkan dan pemerintah Tokyo bisa mencegah eskpornya kapan saja. Namun diperkirakan bahwa Jepang tidak akan memperketat 1.100 barang secara bersamaan. Jika demikian, eksportir perusahaan Jepang juga terkena pukulan. Oleh karena itu, ada yang berspekulasi bahwa Tokyo memberi tekanan pada masing-masing barang yang kemungkinan juga akan dipukul oleh Korea Selatan secara bergiliran. Tentu saja itu merupakan skenario terburuk. Sebelum terjadi, pandangan komunitas internasional diharapkan akan berpengaruh dalam sengketa dagang ini, sebagaimana isu tersebut telah menjadi agenda dalam pertemuan Dewan Umum WTO.